.webp)
Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku ada pihak yang ingin melakukan kudeta di PD. Politisi senior Partai Demokrat (PD), Yus Sudarso, menyatakan tak tertutup kemungkinan muncul PD 'tandingan'.
"Biarkan saja air mengalir. Karena semua ada mekanisme. Jadi siapa pun tidak boleh menabrak anggaran rumah dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang sudah ada, gitu, dari pihak mana pun," kata Yus Sudarso di Restoran Dapur Sunda Mal Bellagio, Jaksel, Selasa (2/2/2021). Yus Sudarso menjawab pertanyaan wartawan apakah akan muncul Partai Demokrat 'tandingan' atau tidak.
Dia menambahkan, ada 4 faksi di PD. Faksi itu adalah faksi Subur Budi Santoso, pendukung Hadi Utomo, kader Anas Urbaningrum dan faksi Marzuki Alie.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yus Sudarso menerangkan 4 faksi ini ingin agar Moeldoko menjadi pemimpin partai. Sebab, lanjutnya, banyak kader yang ingin menggelar kongres luar biasa (KLB) ketika AHY menjabat Ketum PD.
"Sepengetahuan saya adalah bercak-bercak (KLB untuk mengganti AHY) itu sudah timbul pada saat kongres Maret (2020) itu, gitu," bebernya.
"Ya, bahwa partai, tantangan partai ke depan semakin berat. Jadi dari kawan-kawan melihat figur yang pas untuk dicreate adalah Pak Moeldoko. Akan tetapi kami semua sayang Pak SBY, sayang Pak AHY, kalau Demokrat punya presiden, pastinya Mas AHY sekala prioritas menjadi menteri kami. Dan 10 tahun ke depan beliau lebih matang untuk kita gadang menjadi pemimpin bangsa ini," ungkapnya.
Ketum Partai Demokrat AHY sebelumnya mengungkap upaya kudeta terhadapnya, yang mana dia mendapatkan informasi melibatkan orang dekat lingkaran Presiden Jokowi. Partai Demokrat menyinggung sosok jenderal.
"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2).
Menurutnya, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon ataupun pertemuan langsung. 'Kudeta' itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.
"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB)," paparnya.
(sab/isa)
