Dakwaan KPK Ungkap PNS Tajir Rohadi Urus Perkara Kasasi Perdata Rp 49 M

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 02 Feb 2021 16:07 WIB
Berthalia Ruruk Kariman dikonfrontir dengan Rohadi dalam sidang kasus suap majelis hakim dengan terdakwa Saipul Jamil kembali di Pengadilan Tipikor, Rabu (14/7/2017).
Rohadi (Agung/detikcom)
Jakarta -

Dakwaan KPK terhadap mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PP PN Jakut) Rohadi membuka banyaknya praktik dagang perkara yang dilakukan Rohadi. Salah satunya kasus perdata di Batam yang sedang diproses ke Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan dakwaan KPK yang dikutip detikcom, Selasa (2/2/2021), kasus di Batam yang diurus Rohadi adalah sengketa perdata PT CAS versus PT CMP. Keduanya bersengketa soal lahan proyek perumahan.

Pada 2014, PN Batam memenangkan PT CMP. Atas hal itu, PT CAS lalu mengajukan permohonan kasai dengan nomor perkara 2661 K/PDT/2015.

Mendapati itu, PT CMP mencari 'jalan belakang' untuk mengurus ke kasasi agar tetap menang dan kasasi PT CMP ditolak. Pengacara PT CMP mengontak Wakil Panitera PN Batam, MT, untuk meminta bantuan dengan imbalan nantinya kalau menang sebesar Rp 550 juta.

Pada Juli 2015, MT mengontak temannya, yaitu Panitera Muda PN Palembang, ISP, untuk mencarikan 'orang dalam'.

ISP mengontak lagi atasannya, Wakil Sekretaris PN Palembang, RI, untuk mencarikan jalur. Nah, RI mengaku punya 'kenalan', yaitu Rohadi, yang dikira 'mampu' mengurus perkara kasasi di MA.

"Terdakwa (Rohadi) menyanggupi dengan mengatakan akan berupaya mempengaruhi hakim yang menangani perkara tersebut serta meminta imbalan sebesar Rp 110 juta," ujar dakwaan itu.

Wakil Sekretaris PN Palembang kemudian menalangi uang dengan mentransfer kepada Rohadi sebesar Rp 110 juta pada Juli 2015. Belakangan, tim hukum PT CMP mentransfer Rp 1,1 miliar ke MT lewat rekening istri MT.

Bagaimana dengan putusan kasasi kasus tersebut? Majelis kasasi yang diketuai Abdurrahman serta anggota Syamsul Maarif dan Sudrajad Dimyati memenangkan PT CMP. Isi putusan kasasi ialah:

Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut Tanah yang seluas 40.000 M2 dengan harga Rp 500 ribu berarti Rp 20 miliar dan 29 unit bangunan setiap unitnya Rp 1 miliar berarti Rp 29 miliar dan apabila ditotal atau dikalkulasi seluruhnya harga tanah dan bangunan yang merupakan kerugian dari Penggugat adalah Rp 20 miliar + Rp 29 miliar = Rp 49 miliar. Jumlah inilah yang harus dibayar Tergugat I secara keseluruhan tunai dan sekaligus.

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) mengaku tidak tahu Rohadi melakukan kasak-kusuk tersebut.

"Bahwa dengan adanya berita dan isu tersebut tentu kami jadikan informasi yang berharga untuk kami lebih mawas diri," kata jubir MA, hakim agung Andi Samsan Nganro.

Dakwaan Rohadi cukup mencengangkan. Selain didakwa dengan kasus korupsi, Rohadi juga didakwa dengan pencucian uang senilai Rp 40 miliar.

"Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaannya berupa uang yang diubah bentuk atau ditukarkan dari mata uang asing ke mata uang rupiah seluruhnya sebesar Rp 19.408.465.000,00, ataupun menempatkan (setor tunai) di rekening Terdakwa (periode 2014-2015) sebesar Rp 465.300.000,00, selanjutnya ditransfer ke rekening anggota keluarganya, maupun dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan (rumah) seluruhnya sebesar Rp 13.010.976.000,00, dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian kendaraan bermotor (mobil) seluruhnya sebesar Rp 7.714.121.000,00, dan perbuatan lainnya berupa membuat kwitansi fiktif agar nampak seolah-olah Terdakwa menerima modal investasi (pinjaman uang) dari pihak lain dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya tersebut, yang merupakan hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Panitera Pengganti, karena penghasilan resmi Terdakwa tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku PNS pada Mahkamah Agung dengan jabatan selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi (sebelumnya) dan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara," ungkap jaksa.

(asp/dhn)