Ini Vonis Bebas Korupsi yang 'Dijual' Rp 1 Miliar oleh PNS Tajir Rohadi

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 02 Feb 2021 14:20 WIB
Terpidana kasus korupsi, Rohadi memberi jempol dan melambaikan tangan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7). Ia diperiksa dalam kasus TPPU.
Rohadi (ari/detikcom)
Jakarta - KPK membacakan dakwaan kasus gratifikasi dan pencucian uang terhadap Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PP PN Jakut) Rohadi. PNS dengan gaji Rp 8 jutaan itu didakwa menerima gratifikasi Rp 11 miliaran dan mencuci uang puluhan miliar rupiah. Salah satunya saat menangani perkara kasus korupsi di Papua Barat.

Di dakwaan KPK, disebutkan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura Sudiwardono meminta Rohadi mengurus perkara di atas di MA agar bebas. Yaitu untuk terdakwa Robert Melianus Nauw dan Jimmy Demianus Ijie. Rohadi kemudian memasang tarif Rp 1 miliar agar keduanya divonis bebas.

Bagaimana kasus itu? Dalam putusan kasasi yang dikutip detikcom dari website Mahkamah Agung (MA), Selasa (2/2/2021), Robert dan Jimmy diadili dengan berkas terpisah. Keduanya adalah Wakil Ketua DPRD Papua Barat.

Kasus bermula saat Pemprov Papua Barat menyetorkan Rp 100 miliar ke sebuah BUMD setempat pada 2010. Namun di tengah jalan, sebagian uang itu, yakni sebesar Rp 22 miliar, mengalir ke kas Sekda. Dari kas Sekda, lalu mengalir ke kantong pribadi para anggota Dewan untuk keperluan masing-masing.

Penyidik yang mencium kejanggalan itu kemudian menyelidiknya dan menetapkan seluruh anggota dewan sebagai tersangka. Ke-44 anggota DPRD Papua Barat diajukan ke pengadilan dengan berkas terpisah, tergantung kualifikasi kesalahan masing-masing. Termasuk Jimmy.

Pada 10 Februari 2014, PN Jayapura menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Jimmy. Hukuman Jimmy diperberat menjadi 2 tahun penjara di tingkat banding.

Belakangan, MA melepaskan Jimmy di tingkat kasasi.

"Mengadili sendiri. Menyatakan Terdakwa Jimmy Demianus Ijie terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran," ujar majelis hakim yang diketuai Timur Manurung dengan anggota LL Hutagalung dan M Askin.

Untuk diketahui, Timur Manurung sudah pensiun. Sedangkan LL Hutagalung dan M Askin saat ini masih aktif mengadili berbagai kasus korupsi di tingkat kasasi dan PK.

"Sejak semula sumber dana yang dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat (PPB) adalah berasal dari perjanjian pinjaman tanggal 09 September 2010 antara Terdakwa dan juga semua anggota DPRD Provinsi Papua Barat (PPB). Majelis berpendapat bahwa meskipun perbuatan perjanjian pinjaman dibuat dengan tanggal mundur yakni tanggal 09 September 2010 pada kenyataannya uang baru dicairkan dan dibagikan kepada para anggota DPRD pada tanggal 09 Februari 2011 adalah merupakan tindakan administratif yang menunjukkan bahwa sejak semula uang yang diterima oleh Terdakwa bersama para anggota DPRD Provinsi Papua Barat (PPB) dengan ketua DPRD Provinsi Papua Barat (PPB) dengan demikian perbuatan Terdakwa menerima uang pinjaman a quo tidak merupakan tindak pidana korupsi," demikian alasan Timur Manurung melepaskan Jimmy.

Bagaimana dengan Robert? Meski kasusnya sama, Timur Manurung, LL Hutagalung dan M Askin menghukum Robert selama 4 tahun penjara. Ketiganya menilai perbuatan Robert adalah perbuatan pidana, berbeda saat mengadili Jimmy yang menyatakan kasus itu adalah perdata.

"Sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti menerima sejumlah uang Rp 600 juta dari PT Padoma yang merupakan perusahaan daerah melalui Sekretaris Daerah Propinsi Papua Barat yang disamakan dengan istilah pinjaman yang dilakukan oleh semua pimpinan dan anggota DPRD Propinsi Papua Barat, sehingga dihubungkan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, perbuatan Terdakwa a quo telah terbukti niat atau kehendak atau kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri sebagaimana dakwaan Penuntut Umum," ujar Timur Manurung.

Bagaimana dengan 31 anggota DPRD Papua Barat lainnya? Ke-31 nama orang dilepaskan. Mereka adalah:

1. Deby Debora Pangemanan
2. Emelia Simorangkir
3. Goliat Dowansiba
4. Syahruddin Makki
5. Harianto
6. Royke Vecky Tuwo
7. Elsiana R Kalembang
8. Sius Dowansiba
9. Aminadab Asmaruf
10. Hasanuddin M Noor
11. Andi Effendi Simanjuntak
12. Barnabas Sedik
13. Erick Sutomo Rantung
14. Max Adolf Hehanusa
15. Jaene Naomi Karubaboy
16. M Taslim
17. Salihin
18. Andi Fitri Nyili
19. Silas Kaaf
20. Anthon Duwith
21. Hermince Barasano
22. Maxsi Ahoren
23. Izak Bahamba
24. Albertina Mansim
25. Abdul Hakim Achmad
26. Fery Michael Deminikus Auparay
27. Imanuel Yenu
28. Yacob Maipuw
29. Laurentius Ren El
30. Sanusi Rahaningmas
31. Yonas John Fathie

Vonis ini diketok oleh ketua majelis Prof Dr Surya Jaya dengan anggota M Askin dan Leopold Luhut Hutagalung. Namun Surya Jaya dalam vonis yang diketok pada Kamis (28/4/2016), menyatakan dissenting opinion. Menurut Surya Jaya, ke-31 orang itu dinilai tetap bersalah melakukan korupsi tetapi suara Surya Jaya kalah dengan anggota majelis sehingga ke-31 orang itu akhirnya divonis lepas.

Sudiwardono belakangan ditangkap KPK pada 2017 saat menjadi Ketua PT Manado. Ia melakukan jual-beli perkara di kasus korupsi. Sudiwardono terbukti menerima suap senilai total 110.000 dolar Singapura dan dijanjikan 10.000 dolar Singapura oleh anggota DPR RI, Aditya Anugrah Moha. Atas perbuatannya, Sudiwardono kini meringkuk di penjara untuk menjalani hukuman 6 tahun. (asp/dhn)