Komisi I: Kami Harap Semua Negara Kecam Kudeta Militer Myanmar

Komisi I: Kami Harap Semua Negara Kecam Kudeta Militer Myanmar

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 02 Feb 2021 08:42 WIB
Partai Golkar menggelar diskusi bertemakan Bersatu Melawan Corona yang digelar di Little League, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2020). Diskusi dihadiri (kiri ke kanan) Satgas Waspada & Siaga Corona DR Erlina Burhan, Direktur Eksekutif CSIS Phillip J Vermonte, Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid, dan Deputi V BIN Mayjen TNI Afini Boer.
Meutya Hafid (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, meminta semua pihak menahan diri terkait persoalan kudeta terhadap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint yang terjadi di Myanmar. Meutya menilai Myanmar tengah mengalami kemunduran demokrasi.

"Ini merupakan kemunduran dalam transisi demokrasi di Myanmar. Kami menyesalkan kudeta junta militer yang disebabkan salah satunya karena ketidakpuasan akan hasil pemilu," kata Meutya saat dihubungi, Senin (1/2/2021).

Meutya meminta semua pihak menahan diri terkait persoalan di Myanmar. Menurutnya, persoalan itu lebih baik diselesaikan secara dialog dan konstitusi oleh disepakati semua pihak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami meminta kepada semua pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan semua permasalahan melalui proses dialog dan mematuhi konstitusi yang telah disepakati oleh semua pihak. Persoalan pemilu haruslah diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan sesuai aturan hukum," ujarnya.

Ketua DPP Partai Golkar tersebut juga secara khusus meminta Pemerintah Indonesia tidak melakukan intervensi terhadap kejadian tersebut. Menurutnya, itu langkah menghormati kedaulatan negara lain.

ADVERTISEMENT

"Indonesia tetap pada prinsip non-interference, tidak bisa mencampuri urusan internal dan menghormati kedaulatan negara lain, khususnya negara anggota ASEAN. Kami hanya bisa berharap seluruh negara menentang rezim junta militer yang menggulingkan pemerintahan yang sah, dan mendukung penyelesaian melalui cara-cara yang demokratis," ucapnya.

Simak video 'Negara-negara Sahabat Soroti Kudeta Pemerintahan Myanmar':

[Gambas:Video 20detik]



Diketahui bahwa saat ini Myanmar tengah bergejolak usai tokoh politik Aung San Suu Kyi ditahan. Dia dan Presiden Myanmar ditahan setelah beberapa minggu terjadi peningkatan ketegangan antara militer dan pemerintah sipil atas tuduhan kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020.

Seperti dilansir AFP, Senin (1/2), Myo Nyunt, juru bicara Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang menaungi Suu Kyi dan kini berkuasa di Myanmar, membenarkan kabar penahanan Suu Kyi oleh militer Myanmar.

Myo Nyunt menuturkan Suu Kyi dan beberapa tokoh senior pemerintahan lainnya ditahan di Ibu Kota Naypyitaw. Salah satu tokoh senior yang ditahan adalah Presiden Myanmar Win Myint.

Dia juga menambahkan beberapa menteri dari negara bagian besar di Myanmar juga ditahan oleh militer. "Militer tampaknya menguasai ibu kota sekarang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Myo Nyunt juga menyatakan NLD menduga penahanan Suu Kyi dan tokoh senior ini merupakan bagian dari upaya kudeta oleh militer Myanmar.

"Dengan situasi yang kami lihat terjadi sekarang, kami harus berasumsi bahwa militer melakukan kudeta," ujarnya seperti dikutip AFP.

Halaman 2 dari 2
(maa/jbr)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads