.webp)
Satgas Penanganan COVID-19 menghargai masukan dari semua pihak terkait penanganan virus Corona. Meski demikian, efektivitas hingga efisiensi dari sektor kesehatan dan ekonomi tetap harus diperhitungkan.
"Dalam diskusi kebijakan seluruh opini sangat dihargai namun keputusan final opsi mana yang akan dipilih akan melihat pertimbangan efektivitas maupun efisiensi baik untuk sektor kesehatan maupun sektor sosial ekonomi lainnya," kata juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, saat dihubungi, Senin (1/2/2021).
Wiku mengatakan pemerintah tetap optimistis terhadap kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menurutnya, saat ini pemerintah fokus pada wilayah yang paling banyak memiliki kasus aktif terbesar nasional, yaitu Pulau Jawa dan Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah berusaha optimis dengan berbagai kebijakan yang sedang dilakukan termasuk pembatasan kegiatan di Pulau Jawa dan Bali sebagai kontributor kasus aktif terbesar nasional," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut mengajak para epidemiolog bersama-sama merumuskan desain kebijakan PPKM. Hal tersebut karena Jokowi menilai PPKM yang selama ini diterapkan di Indonesia tidak efektif dan tidak tegas.
Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, mendorong pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) murni.
"Jadi PSBB sesuai UU saja jangan dimodifikasi, kalau daerah-daerah terbatas bikinlah, di Jawa bikin, seluruh puskesmas ada klinik demam, itu akan jadi solusi keterbatasan testing, klinik demam ini solusinya isolasi karantina, kita perbanyak fasilitas isolasi karantinanya, untuk memutus kecepatan virus ini bertambah," jelas Dicky Budiman ketika dihubungi detikcom, Senin (1/2).
Pasalnya, Dicky mengatakan efek dari penerapan PPKM tidak signifikan. Dicky menyebut PPKM merupakan PSBB yang telah dimodifikasi.
"Dari awal saya sampaikan tidak akan efektif, karena PPKM ini PSBB yang dilonggarkan, modifikasi. PSBB yang dimodifikasi yang sudah kita lihat ya tidak ada yang efektif," imbuh Dicky.
Menurut Dicky, PPKM bisa efektif bila kasus Corona di Indonesia tidak sebesar sekarang. Dicky mengaku telah mengusulkan ke pemerintah soal penerapan PPKM dalam ruang lingkup komunitas sejak akhir Maret 2020.
Simak juga video 'Peta Zonasi Risiko Corona : 92 Kab/Kota Zona Merah, 363 Oranye':
