.webp)
"Perubahan PSBB ke PPKM terkesan hanya sekadar jargon memang harus konsisten untuk menjalankan aturan," kata Waketum Gerindra Putih Sari kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai, selama PPKM, masih banyak masyarakat yang menggelar acara yang berpotensi menciptakan kerumunan. Ia pun meminta pemerintah tidak hanya membatasi tempat makan, mal, dan perkantoran.
"Jangan hanya mal, kantor, dan tempat makan yang dibatasi tapi kegiatan masyarakat di bawah banyak yang lepas kontrol, masih banyak masyarakat yang menggelar hajatan walaupun dengan protokol kesehatan tapi tetap saja berkerumun," ujarnya.
Putih Sari sependapat dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut PPKM tidak efektif. Ia juga mengimbau peran kepala desa dan pimpinan setingkat RT dan RW terkait penegakan aturan protokol kesehatan (prokes) perlu diperketat.
"Penegakan aturan harus berbasis komunitas seperti pelibatan kepala desa, RW dan RT perlu diperkuat," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengevaluasi pelaksanaan PPKM. Di situ, Presiden Jokowi menyebut kebijakan itu tidak efektif.
Jokowi meminta jajarannya melibatkan pakar epidemiologi saat menyusun kebijakan. Dia menilai implementasi PPKM belum baik.
"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena indeks mobility-nya ada. Di beberapa provinsi, COVID-nya masih naik," kata Jokowi, Minggu (31/1).
Simak video 'PPKM Tak Efektif, Jokowi Berikan Instruksi ke Luhut':
(hel/gbr)
