.webp)
Presiden Joko Widodo menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sebagian Jawa dan Bali tidak berjalan efektif. Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP mengusulkan pemerintah mengadopsi cara negara lain dalam menekan penyebaran virus Corona (COVID-19).
"Saya kira apa yang disampaikan Presiden itu benar adanya ya. Meskipun sudah dijalankan PPKM, tapi statisitik masih menunjukkan paparan yang terpapar COVID-19 masih tinggi. Kedua, saudara kita yang gugur terhadap COVID-19 juga masih tinggi. Ini benar adanya loh ya apa yang disampaikan Presiden. Ini bentuk keterbukaan, keterusterangan dari apa hasil evaluasi tahap pertama kemarin," kata Handoyo saat dihubungi, Senin (1/2/2021).
Handoyo berharap PPKM yang kedua nantinya bisa lebih memberikan dampak terhadap penangan COVID-19. Dia juga meminta adanya pengkajian evaluasi PPKM sejauh ini agar tercipta solusi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu setelah diketahui hasil evaluasi itu, penyebab kenapa tidak efektif, maka harus dicari solusi. Sudah betul saya kira intruksikan ke Pak Luhut kalau tidak salah. Tentu kita cari solusi terbaik, langkah terbaik seperti apa," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Tak hanya itu, Handoyo juga meminta pemerintah Indonesia mulai memikirkan cara yang berbeda dari yang pernah dilakukan selama ini. Dia menyarankan pemerintah mencontoh kebijakan negara lain. Tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia saat ini.
"Saya kira bagus juga keberhasilan oleh negara lain, pantas juga dilakukan di kita, seperti di Hongkong ya. Di Hongkong, seperti disampaikan pemerintah, lockdown terbatas untuk RT seseorang di wilayah itu di ada wilayahnya di-lockdown, ditutup sampai itu sembuh, di Turki nggak apa. Saya kira menarik dan pantas didiskusikan," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut mengajak para epidemiolog untuk bersama-sama merumuskan desain kebijakan PPKM. Hal tersebut karena Jokowi menilai PPKM yang selama ini diterapkan di Indonesia tidak efektif dan tidak tegas.
Salah satu pakar Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, mendorong pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) murni.
"Jadi PSBB sesuai UU saja jangan dimodifikasi, kalau daerah-daerah terbatas bikin lah, di Jawa bikin, seluruh puskesmas ada klinik demam, itu akan jadi solusi keterbatasan testing, klinik demam ini solusinya isolasi karantina, kita perbanyak fasilitas isolasi karantinanya, untuk memutus kecepatan virus ini bertambah," jelas Dicky Budiman ketika dihubungi detikcom, Senin (2/1/2021).
Pasalnya, Dicky mengatakan efek dari penerapan PPKM tidak signifikan. Dicky menyebut PPKM merupakan PSBB yang telah dimodifikasi.
"Dari awal saya sampaikan tidak akan efektif, karena PPKM ini PSBB yang dilonggarkan, modifikasi. PSBB yang dimodifikasi yang sudah kita lihat ya tidak ada yang efektif," Imbuh Dicky.
Menurut Dicky, PPKM bisa efektif bila kasus Corona di Indonesia tidak sebesar sekarang. Dicky mengaku telah mengusulkan ke pemerintah soal penerapan PPKM dalam ruang lingkup komunitas sejak akhir Maret 2020.
