.webp)
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap pertama dinilai tidak efektif. Anggota Dewan di Senayan urun solusi demi memperbaikinya.
Awalnya Evaluasi PPKM tahap pertama tidak efektif itu dibeberkan Jokowi ketika rapat terbatas di Istana Bogor pada Jumat (29/1/202+) lalu.
Video pembukaan rapat ini baru diunggah pada Minggu (31/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rapat terbatas ini dihadiri oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Seskab Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Di awal rapat, Jokowi langsung blak-blakan soal hasil evaluasi PPKM pada 11-25 Januari 2021 yang dinilainya tidak efektif.
"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena index mobility-nya ada. Di beberapa provinsi, COVID-nya masih naik," kata Jokowi.
Selama Januari 2021, penambahan harian kasus Corona 5 kali pecah rekor. Kasus kumulatif Corona juga tembus 1 juta.
Menanggapi hal itu, beberapa anggota DPR memberikan sejumlah saran kepada pemerintah untuk mengerem mobilisasi masyarakat di tengah pandemi Corona. Berikut 5 usulan Dewan. Cek di halaman selanjutnya.
PAN Usul Lockdown Akhir Pekan
Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay, menawarkan usul 'lockdown akhir pekan'.
"Tawaran saya adalah mencoba memadukan PSBB atau PPKM dengan apa yang saya sebut dengan lockdown akhir pekan," ujar Saleh ketika dihubungi detikcom, Minggu (31/1/2021).
Saleh menjelaskan lockdown akhir pekan ini berlaku bagi kota dan kabupaten yang berkategori zona merah dan zona oranye. Setiap warganya dilarang keluar rumah di akhir pekan.
Teknisnya, setiap warga yang keluar rumah akan ditanya dan diperiksa keperluannya. Jika tak mendesak, maka warga dapat didenda.
Dengan aturan ini, diharapkan meminimalisir penyebaran virus. Karena belakangan ini, kata Saleh, penyebaran virus secara masif terjadi pada akhir pekan.
Komisi IX Sarankan Bentuk Tim Terpadu Kesehatan
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyebut tidak ada bedanya antara PPKM dengan hari-hari biasa tanpa PPKM.
"Apa yang membedakan PPKM dengan bukan PPKM? karena saya melihat sekarang ini PPKM ini sudah tidak berasa PPKM, ya hanya tokoh-tokoh tutup jam 7 (malam) dan itu pun banyak yang masih buka," kata Nihayatul kepada detikcom, Minggu (31/1/2021).
Menurutnya pemerintah perlu mengedepankan konsistensi dalam mendefinisikan PPKM. Tak hanya Satgas COVID-19, namun seluruh komponen masyarakat perlu turut aktif dalam sosialisasi PPKM.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah harus kompak dan solid dalam menghadapi pandemi. Ia berharap pemerintah tak saling menyalahkan.
Ia mengusulkan pemerintah membentuk 1 tim terpadu berbasis kesehatan dengan kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif.
Pimpinan DPR Minta Libur Panjang Imlek-Idul Fitri Dikaji
DPR meminta pemerintah mengkaji ulang sejumlah kebijakan.
"Memang perlu dipikirkan formulasi ulang tentang bagaimana kita mengatasi lonjakan COVID-19. Saya mengimbau kepada pemerintah, hal-hal yang bisa membuat COVID tinggi. Seperti kita tahu bahwa akan ada libur panjang pada saat Imlek dan saat Hari Raya Idul Fitri," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Dasco menyebut akan ada libur panjang dalam waktu dekat. Dia meminta pemerintah meninjau ulang rencana libur panjang ini agar pencegahan Corona efektif.
Untuk diketahui, Imlek jatuh pada Jumat 12 Februari 2021. Libur Imlek bakal diikuti libur akhir pekan dua hari yakni Sabtu dan Minggu 13-14 Februari.
Gerindra Minta RT dan RW Perketat Prokes
Gerindra menilai perubahan PSBB menjadi PPKM selama ini terkesan hanya seperti jargon.
"Perubahan PSBB ke PPKM terkesan hanya sekadar jargon memang harus konsisten untuk menjalankan aturan," kata Waketum Gerindra Putih Sari kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai, selama PPKM, masih banyak masyarakat yang menggelar acara yang berpotensi menciptakan kerumunan. Ia pun meminta pemerintah tidak hanya membatasi tempat makan, mal, dan perkantoran.
Putih Sari sependapat dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut PPKM tidak efektif.
Ia juga mengimbau peran kepala desa dan pimpinan setingkat RT dan RW terkait penegakan aturan protokol kesehatan (prokes) perlu diperketat.
