.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tidak efektif. Lantas bagaimana soal pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengatakan bahwa Pemda DIY belum memutuskan apakah PTKM efektif atau tidak. Pasalnya hingga saat ini PTKM jilid 2 masih berlangsung.
"Kita belum punya pertimbangan yang lain biarpun kemarin ada modifikasi (PTKM) ya. Nanti kita lihat dulu hasilnya, tidak bisa sekadar (memutuskan PTKM efektif atau tidak dan lanjut atau tidak)," kata Sultan saat ditemui wartawan di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta, Senin (1/2/2021).
Menurut Sultan, angka kasus baru positif COVID-19 di DIY mengalami penurunan. Nantinya data itu yang menjadi acuan berlanjut tidaknya PTKM.
"Yang jelas kan untuk yang positif sama yang meninggal kan presentasenya ada penurunan, nanti kita lihat hasilnya dulu," ucapnya.
"Karena tidak bisa terus sekaligus (diputuskan PTKM lanjut atau tidak), sehingga ruang kosongnya bed sudah lebih besar. Mungkin antardaerah juga bisa berbeda-beda (implementasi kebijakan PPKM)," ujarnya.
Sultan mengatakan saat ini yang terpenting adalah membatasi kegiatan masyarakat di tingkat desa, dusun hingga RT/RW.
"Yang penting itu bisa memotong di level bawah, desa, RT RW karena rata-rata penularan sudah lewat keluarga, bapak ibu anak, kalau tidak perlu tidak usah nonggo (berbaur dengan tetangga). Saya tekankan ke Kabupaten Kota untuk menerapkan itu (pengetatan kegiatan hingga tingkat RT/RW)," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan saat mengevaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Jokowi menyebut implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten.
"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena indeks mobility-nya ada. Di beberapa provinsi, COVID-nya masih naik," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi saat rapat terbatas di Istana Bogor pada Jumat (29/1) lalu. Video pembukaan rapat ini baru diunggah pada Minggu (31/1).
Jokowi meminta jajarannya melibatkan pakar epidemiologi saat menyusun kebijakan. Dia menilai implementasi PPKM belum baik.
"Sebetulnya esensi PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat, di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi," ungkapnya.
"Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan, tapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa 3M itu," sambung Jokowi.
