KPU Sumbar: Ada Terdakwa yang Raih Perolehan Suara Terbanyak

Andi Saputra - detikNews
Senin, 01 Feb 2021 18:39 WIB
ilustrasi pilkada serentak 2015
Ilustrasi Pilkada Serentak (Zaki Alfarabi/detikcom)
Jakarta -

KPU Sumatera Barat (Sumbar) membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Mulyadi-Ali Mukhni, serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Nasrul Abit-Indra Catri di Pilgub Sumbar 2020. Menurutnya, Pilgub sudah berjalan sesuai norma dan aturan yang ada. Elektabilitas calon tidak dipengaruhi status tersangka/terdakwa calon.

"Selama pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2020 mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan tidak satu pun pelaksanaan pemilihan, baik penyelenggaraan kode etik pemilihan, penyelenggaraan administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, maupun tidak pidana pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara siginifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat Tahun 2020," kata kuasa hukum KPU Sumbar, Sudi Prayitno.

Sudi selaku kuasa hukum KPU Sumbar yang berstatus termohon mengatakan hal itu dalam sidang kedua sengketa hasil Pilgub Sumbar 2020 yang memenangkan pasangan Mahyeldi-Audy Joinaldy di Ruang Sidang Pleno MK, Jalan Medan Merdeka Barat, yang dikutip dari website MK, Senin (1/2/2021)

Sidang Panel I itu dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan Wahiduddin Adams. Sudi membantah dalil yang disampaikan Mulyadi-Ali Mukhni. KPU Sumbar menilai permohonan pemohon tidak jelas, terutama mengenai pokok tuntutan yang diinginkan oleh pemohon.

"Pemohon juga tidak menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonan karena tuntutan permohonan tidak pernah meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon," ujar Sudi.

Selain itu, tuntutan pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Pilgub Sumbar 2020 tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana ditentukan Pasal 111 UU Pilkada.

Selanjutnya
Halaman
1 2