Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya. Dalam rapat itu, Siti mengungkapkan ada 637 hektare lahan gambut dan mangrove yang kritis di 9 provinsi di Indonesia.
Rapat digelar secara fisik dan virtual di ruang rapat Komisi IV DPR RI, gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021) sejak pukul 10.20 WIB. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPR, Sudin.
"Pada kondisi sekarang sangat dirasakan kerusakan pada wilayah-wilayah mangrove selain pertimbangan bahwa gambut dan mangrove adalah bagian penting dari low land development. Jadi area di wilayah dataran," kata Siti dalam rapat.
"Dengan demikian, di dalam hal mangrove, maka badan restorasi gambut ini akan bekerja pada 9 provinsi yang mangrove kritisnya cukup berat. Secara keseluruhan, ada 637 ribu hektare yang kritis," ujarnya.
Menurut Siti, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mendapatkan tugas melakukan percepatan perbaikan terkait lahan gambut dan mangrove yang rusak. Nantinya, menurut Siti Nurbaya, BRGM juga akan tetap berkolaborasi dengan Dirjen DAS dan Rehabilitasi Hutan KLHK.
Namun, Siti Nurbaya tidak merinci provinsi mana saja yang memiliki wilayah gambut dan mangrove yang sedang kritis.
"Tetapi BRGM mendapat tugas untuk percepatan implementasi. Sedangkan kebijakan dan lain-lain tetap dia berada di kementeriannya, apakah itu KKP atau KLHL. Di KLHK kusi government BRGM ini menjadi kusi government dari Dirjen DAS dan Rehabilitasi Hutan," ucap Siti.
(hel/mae)
