KLHK Apresiasi Upaya Wanadri Konservasi & Rehabilitasi Hutan di Jabar

ADVERTISEMENT

KLHK Apresiasi Upaya Wanadri Konservasi & Rehabilitasi Hutan di Jabar

Erika Dyah - detikNews
Jumat, 29 Jan 2021 21:06 WIB
KLHK
Foto: KLHK
Jakarta -

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberi apresiasi pada Organisasi Wanadri. Apresiasi ini diberikan karena Wanadri telah lama terlibat aktif dalam upaya konservasi dan rehabilitasi hutan, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Ketua Wanadri Rafi Respati menyampaikan pihaknya telah bekerja sama sejak 2007 silam dalam upaya pengelolaan Taman Buru Masigit Kareumbi, Jawa Barat.

"Kami dengan Balai Besar KSDA Jawa Barat telah bekerja sama dalam pengelolaan Taman Buru Masigit Kareumbi. Hingga saat ini kita sudah masuk PKS yang ketiga, sejak dimulai tahun 2007," ujar Rafi dalam keterangan tertulis, Jumat (29/1/2021).

Rafi menyampaikan pihaknya berharap pengelolaan taman buru dapat lebih baik lagi ke depannya. Ia menilai saat ini pengelolaan taman buru belum berfungsi secara utuh sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun taman buru merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakannya perburuan satwa buru secara teratur.

"Kesalahan dalam pengelolaan taman buru bisa jadi pintu kepunahan satwa," terangnya.

Oleh karena itu Rafi menjelaskan Wanadri telah menyerahkan cetak biru usulan pengelolaan Taman Buru Masigit Kareumbi seluas kurang lebih 12.500 hektare kepada Menteri LHK.

Ia pun merinci salah satu kegiatan yang sedang berjalan, yaitu kegiatan penangkaran Rusa Timor. Menurut Rafi penangkaran Rusa Timor ini dapat mendukung kedaulatan pangan. Tak hanya itu, Rafi berharap dengan semakin baiknya pengelolaan Taman Buru Masigit Kareumbi wisata alam di sana dapat berkembang pula.

Tak hanya itu Rafi juga menyampaikan kepeduliannya terhadap rehabilitasi mangrove di wilayah Ciageng-Pamanukan. Menurutnya, adanya tingkat abrasi tinggi dapat mengancam usaha petani tambak di sana.

Ia juga menambahkan Wanadri berencana untuk membuat aplikasi peta jalur pendakian gunung di seluruh Indonesia dalam versi digital yang dapat diakses secara online dan offline oleh para pendaki, serta terintegrasi dengan KLHK.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pun mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan Wanadri. Ia bahkan meminta untuk segera mewujudkan usulan pengelolaan taman buru dari organisasi tersebut. Siti berharap upaya dari Wanadri dapat menjadi model keberhasilan pengelolaan taman buru secara kolaboratif di Indonesia.

"Ini langsung saja dipersiapkan menjadi contoh, jadi ketahuan kebutuhan persisnya dan harus seperti apa nantinya, jadi kita tahu bentuknya bagaimana, sambil dilakukan penataan regulasinya. Saya memikirkan taman buru ini sebagai bagian penting strategi ekowisata," kata Siti.

Sementara untuk rehabilitas mangrove, Siti menjelaskan hal ini merupakan salah satu program KLHK yang tengah digencarkan melalui Padat Karya Penanaman Mangrove. Siti menilai keberhasilan rehabilitasi mangrove akan mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional.

Lebih lanjut, ia meminta rehabilitasi mangrove di Subang ini dapat menjadi salah satu contoh dalam pengembangan sistem knowledge management mangrove tingkat tapak hingga bernilai karbon. Ia pun mengungkap saat ini KLHK sedang mengembangkan sistem credit carbon terutama untuk rakyat, sejalan dengan upaya pemahaman dan pelaksanaannya nanti bersama masyarakat.

Siti pun turut menyambut baik inisiatif rencana pembuatan aplikasi digital peta jalur pendakian. Ia berharap adanya aplikasi tersebut akan membentuk pendaki-pendaki gunung yang bertanggung jawab. Sehingga aktivitas pendakian gunung tidak lagi berujung rusaknya hutan dan lingkungan, termasuk kebakaran hutan di Jawa pada waktu lalu yang terdeteksi disebabkan oleh pendakian secara ilegal.

Sebagai informasi audiensi antara KLHK dan Wanadri dihadiri pula oleh beberapa pejabat lain, di antaranya Penasihat Senior Menteri (PSM) Agus Pambagyo, Dirjen KSDAE Wiratno, Kepala Badan P2SDM Helmi Basalamah, Dirjen DASRH Hudoyo, Staf Khusus Menteri (SKM) Hani Adiati, dan Kepala Biro Humas Nunu Anugrah.

(fhs/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT