6 Fraksi Sepakat Pilkada 2024, Bagaimana Nasib Revisi UU Pemilu?

Eva Safitri - detikNews
Senin, 01 Feb 2021 11:34 WIB
Bendera Merah Putih berkibar setengah tiang di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Pengibaran bendera setengah tiang itu dalam itu untuk memperingati peristiwa Gerakan 30 September 1965. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Gedung DPR (Aditya Pradana Putra/Antara)
Jakarta -

Enam fraksi di DPR RI sepakat agar pilkada serentak digelar pada 2024. Lantas, bagaimana nasib pembahasan revisi UU Pemilu (RUU Pemilu) yang di dalamnya mengatur Pilkada 2022 dan 2023?

Draf RUU Pemilu yang mengatur Pilkada 2022 sebelumnya masuk Prolegnas Prioritas 2021 dan sudah ketuk palu tingkat satu. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menyebut belum mengetahui kelanjutan pembahasan RUU Pemilu.

"Kita belum tahu, kan Prolegnas belum disahkan di paripurna, kita tunggu Prolegnas dulu," kata Supratman ketika dihubungi, Senin (1/2/2021).

"Sekarang karena Prolegnas belum disahkan otomatis kegiatan legislasi kan belum bisa jalan, bukan hanya di Baleg saja, tapi seluruhnya, kecuali Prolegnas sudah disahkan baru kemudian kegiatan legislasi bisa jalan. Kalau nanti Prolegnas sudah ditetapkan Baleg akan meminta tanggapan mini fraksi apakah akan dinormalisasi," lanjutnya.

Dari sisi pemerintah pun sepakat bahwa pilkada serentak digelar pada 2024. Supratman menyebut ada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang belum diakomodasi dalam RUU Pemilu.

"Tapi yang penting kita ingat bahwa RUU penyelenggara pemilu yang merupakan revisi dan penggabungan beberapa RUU itu kan dilakukan dalam beberapa hal, kalau RUU Pilkada pemerintah sudah menyatakan sikapnya bahwa tetap menginginkan penyelenggaraan pilkada dilakukan di 2024," ujarnya.

"Tapi kita perlu sadari ada beberapa putusan MK ada keserentakan pemilu termasuk pileg, pilpres, dan pilkada, nah MK itu memberikan 6 alternatif, nah di UU 17 itu belum diakomodir, makanya nanti akan kita bicarakan apakah revisi terbatas hanya terkait dengan putusan MK terhadap UU No 17 atau kemudian mengeluarkan UU Tahun 16 terkait pilkada, itu beberapa alternatif yang mungkin bisa dilakukan, tapi tergantung sepenuhnya pada pengusul, sekali lagi kita menunggu hasil penetapan Prolegnas yang akan dilakukan dalam sidang paripurna," tutur Supratman.

Sebelumnya, enam fraksi di DPR, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PPP, PKB, dan PAN, menginginkan pilkada serentak digelar pada 2024. Sementara itu, PD, PKS, dan NasDem menginginkan pilkada digelar pada 2022.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Selanjutnya
Halaman
1 2