Beda Sikap Terkait Pilkada 2024, NasDem Ngaku Justru Bantu Jokowi

Eva Safitri - detikNews
Minggu, 31 Jan 2021 19:12 WIB
Ketua DPW NasDem Jabar Saan Mustopa
Saan Mustopa (Foto: Mochamad Solehudin)
Jakarta -

Sikap Partai NasDem terkait Pilkada berbeda dengan partai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) lainnya. Di saat partai lain mendukung pilkada 2024 sesuai dengan keinginan Jokowi, NasDem justru konsisten ingin pilkada digelar 2022.

Sekretaris Fraksi NasDem, Saan Mustopa, mengatakan perbedaan sikap partainya dengan partai pendukung lain tidak berpengaruh dengan dukungan terhadap Jokowi. Dia menegaskan NasDem tetap loyal terhadap semua program Jokowi.

"Kalau ini kan nggak terkait langsung dengan kebijakan yang berhubungan langsung dengan pemerintah. Ini kan kualitas demokrasi ke depan, kita tuh selalu loyal selalu setia dan terdepan mendukung kebijakan pemerintah terkait omnibus law, macam-macam kita mendukung," kata Saan, kepada wartawan, Minggu (31/1/2021).

Saan justru mengatakan pihaknya membantu untuk mencapai sistem demokrasi yang kuat di akhir masa kepemimpinan Jokowi. Sehingga, Jokowi nantinya meninggalkan legasi bersejarah dalam penguatan demokrasi.

"Kalau ini juga kita justru membantu Pak Jokowi agar Pak Jokowi selepas masa jabatannya ini meninggalkan legasi yang bersejarah, dalam konteks memperkuat demokrasi. jadi Pak Jokowi itu benar-benar sebagai bapak demokrasi, karena ketika meletakan jabatannya di periode kedua ini, demokrasi menjadi sangat kuat kan dengan menata sistem kepemilihan itu tadi," ujarnya.

"Jadi justru apa yang dilakukan NasDem itu dalam rangka membantu Pak Jokowi dalam rangka membuat demokrasi dan memperkuat kepemimpinan daerah," lanjut Saan.

NasDem kata Saan, tidak mempermasalahkan ketika berada di posisi berbeda dengan partai pendukung lain terkait Pilkada ini. Pandangan NasDem ini justru menurutnya merupakan masukan kepada Presiden Jokowi.

"Nggak ada masalah karena tentu diskursus tentang pilkada ini kan dikedepankan, pemerintah kan masih mempertimbangkan agar pilkada tetep di 2024, tentu ketika mempertimbangkan butuh masukan termasuk masukan partai koalisi terutama dari NasDem," ujarnya.

Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan NasDem kenapa tetap ingin pilkada digelar 2022. NasDem mempersoalkan kemampuan teknis penyelenggaraan pilkada yang berbarengan dengan pileg dan pilpres.

"NasDem memberikan bahan dan masukan buat pemerintah kenapa pilkada itu tetep harus dibuat normal 2022 dan 2023, karena secara teknis kepemiluan tidak meyakinkan, bagaimana mungkin 500 lebih daerah kabupaten/kota dan gubernur dalam waktu yang bersaamaan, di saat bersamaan juga kita melakukan pileg dan pilpres," ujarnya.

"Dalam sisi teknis pasti ada tahapan yang berhimpitan, tentu sangat menyulitkan posisi penyelenggara, misalnya dalam jadwal pileg pilpres di April 2024, pilkada di November 2024, pasti kan di saat tahapan pileg, pilpres belum selesai sudah mulai pilkada lagi," lanjut Saan.

Simak berita selengkapnya