Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Eksepsi Hiendra Soenjoto

Zunita Putri - detikNews
Senin, 01 Feb 2021 11:15 WIB
Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi, Hiendra Soenjoto kembali jalani pemeriksaan di KPK. Ia diperiksa soal suap pengurusan perkara Mahkamah Agung tahun 2011-2016.
Hiendra Soenjoto (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Jaksa KPK meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto. Jaksa meminta hakim melanjutkan perkara Hiendra ke tahap pembuktian.

"Kami mohon kepada majelis hakim yang mengadili, dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, menyatakan keberatan tim penasihat hukum terdakwa Hiendra Soenjoto dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima," ujar jaksa KPK Nurharis Arhadi saat membacakan tanggapan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2021).

"Kedua, menyatakan sidang pemeriksaan perkara pidana dengan terdakwa Hiendra Soenjoto dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum," lanjutnya.

Diketahui, Hiendra Soenjoto keberatan atas dakwaan jaksa KPK terkait pemberian suap kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebesar Rp 45,7 miliar. Hiendra membantah seluruh dakwaan jaksa KPK.

"Setelah membaca surat dakwaan, kami tidak menemukan penjelasan lebih lanjut atau keterangan penuntut umum yang khusus menerangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut," kata pengacara Hiendra, Sumiardi, dalam sidang pembacaan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/1).

Sumiardi mengatakan 21 transaksi pengiriman uang yang dibeberkan jaksa bukan pemberian suap berkaitan dengan putusan PK antara PT MIT dengan PT KBN, atau gugatan Hiendra dengan Azhar Umar. Menurutnya, uang itu diterima Rezky berkaitan dengan proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).

Dalam sidang ini, Hiendra Soenjoto didakwa memberi suap kepada Nurhadi sebesar Rp 45,7 miliar. Suap diberikan agar Nurhadi mengurus perkara Hiendra tingkat Pengadilan Negeri hingga MA.

Jaksa mengatakan Nurhadi menerima uang dari Hiendra melalui menantunya, Rezky Herbiyono. Suap diberikan agar Nurhadi mengurus perkara gugatan Hiendra melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan gugatan melawan Azhar Umar.

Atas dasar itu, Hiendra didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Simak juga video 'KPK Telusuri Uang Suap Buat Beli Wine, Edhy Prabowo: Buktikan Saja!':

[Gambas:Video 20detik]



(zap/isa)