.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pada Pilres 2019. Pertemuan itu membahas berbagai isu terkini, termasuk revisi undang-undang (RUU) Pemilu.
Salah seorang eks jubir TKN dari PPP, Arsul Sani sempat mengunggah foto pertemuannya bersama Presiden Jokowi itu dalam akun media sosialnya pada Kamis (28/1). Arsul mengatakan Presiden Jokowi mengundang para eks jubir TKN dalam rangka melakukan pertemuan rutin. Menurutnya, pertemuan itu dihadiri oleh 15 orang dari PDI Perjuangan, PPP, Golkar, NasDem, PKB, dan Hanura.
"Dalam rangka pertemuan rutin antara presiden dengan para mantan jubir TKN. Iya beliau (Presiden Jokowi) yang undang," kata Arsul saat dikonfirmasi, Sabtu (30/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Arsul, ada sejumlah persoalan dibahas dalam pertemuan bersama Presiden Jokowi. Mulai dari program vaksinasi nasional hingga wacana revisi undang-undang Pemilu (RUU Pemilu).
"Ada sejumlah hal yang dibahas, mulai dari soal pelaksanaan vaksinasi, soal radikalisme dan moderasi beragama, UU Pemilu dan Pilkada sampai dengan masalah kelangkaan pupuk yang menyulitkan petani bekerja dan sovereign wealth fund atau dana investasi Indonesia yang baru dibentuk," ucap Arsul.
Waketum PPP itu mengatakan Presiden Jokowi meminta agar para parpol di parlemen benar-benar mempertimbangkan soal revisi UU Pemilu. Terlebih, di tengah pandemi COVID-19 masih banyak persoalan yang masih belum benar-benar pulih.
"Khusus terkait Pemilu dan Pilkada, Presiden meminta agar semua kekuatan politik, terutama parpol yang memiliki kursi di DPR, untuk mempertimbangkan betul soal perubahan UU (Pemilu)," ucapnya.
"Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini dan situasi ekonomi yang masih jauh dr pulih, jika ada hajatan-hajatan politik yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar elemen masyarakat seperti hal-nya Pilkada di daerah-daerah tertentu, maka ini akan mengganggu pemulihan baik sektor ekonomi maupun kesehatan masyarakat itu sendiri," sambung Arsul.
Menurut Arsul, Presiden Jokowi ingin setiap parpol serius memikirkan segala kepentingan terkait pelaksanaan pilkada. Jokowi, dikatakan Arsul, ingin setiap partai memerhatikan manfaat dan mudarat jika pilkada digelar lebih cepat dari UU Pemilu saat ini.
"Jadi intinya Presiden meminta agar dikaji betul dari berbagai kepentingan, tentunya kepentingan bangsa dan negara, manfaat dan mudaratnya ada Pilkada lagi yang lebih cepat dari pada yang sudah ditetapkan dalam UU yakni akhir tahun 2024," ungkapnya.
Dalam unggahan media sosialnya, Arsul Sani mengucapkan terima kasih atas pertemuan tersebut. Foto itu diunggah Arsul pada Kamis (28/1).
"Terima kasih kepada Pak Presiden @jokowi ...., siang ini telah menyediakan waktu untuk kami dapat menyampaikan sejumlah aspirasi & masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait dengan pelaksanaan vaksinasi #covid19indonesia, radikalisme & moderasi beragama, Pilkada yg akan datang, dll ...," kata Arsul seperti dikutip detikcom hari ini.
Tonton juga video 'Silang Pendapat Parpol soal Pilkada, Pilih 2022 atau 2024?':
