.webp)
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae beserta jajarannya menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) siang tadi. Kedatangan Kepala PPATK Dian Ediana Rae dan jajarannya untuk memberikan dukungan kepada Kejagung dalam menangani kasus dugaan korupsi.
Dalam kunjungannya, Dian didampingi jajaran pejabat PPATK. Di antaranya, Deputi Bidang Pemberantasan Ivan Yustiavandana, Direktur Kerja Sama dan Humas M Salman, serta Plt Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK Beren Ginting.
Kedatangan Dian disambut langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Jaksa Agung juga didampingi jajarannya, yakni Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Sunarta, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Pertemuan Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan Kepala PPATK Dian Ediana Rae. (Dok. Karin Nur Secha/detikcom) |
Pertemuan pucuk pimpinan dua lembaga tersebut digelar di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. PPATK menyatakan dukungannya terhadap penanganan kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejagung, khususnya perihal pelacakan aliran dana.
"Maksud dan tujuan utama kunjungan tersebut adalah peningkatan kerja sama dan dukungan PPATK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang berjalan, terkait dengan penelusuran aliran dana dan asset tracing," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Jumat (29/1/2021).
Jaksa Agung ST Burhanuddin juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan dukungan Kepala PPATK dan rombongan. Burhanuddin berharap kunjungan dan silahturahmi ini dapat membangun sinergi kedua lembaga.
"Semoga, dengan adanya kunjungan dan silahturahmi terbangun sinergitas yang baik di negeri tercinta Indonesia," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Sebelum PPATK, jajaran pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih dulu menyambangi Kejagung. Baca di halaman berikutnya.
Jajaran pejabat BPK menyambangi Kejagung pada Jumat pagi. Kedatangan BPK untuk memeriksa tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan Kejaksaan Agung pada 2020.
"Kami sekarang melakukan pemeriksaan tata pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara yang dipercayakan kepada Kejaksaan Agung," ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto di Pelataran Gedung Menara Adhyaksa Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (29/1/2021).
Kedatangan BPK ini disambut oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin. Pemeriksaan pengelolaan keuangan ini termasuk pembelanjaan jasa, barang juga modal untuk Kejaksaan Agung selama 2020. Selain itu, pemeriksaan ini terkait dengan tata kelola aset yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung.
"Jadi uang yang diserahkan yang dipercayakan oleh pemerintah kepada Jaksa Agung dikelola dan ending-nya kami yang periksa," kata Hendra.
Hendra mengatakan saat ini tim BPK sedang memeriksa semua entitas untuk memeriksa tata kelola keuangan negara. Kemudian BPK akan memberikan penilaian.
Hendra mengatakan selama empat tahun belakangan, Kejaksaan Agung mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Itu berarti Kejaksaan Agung mendapatkan penilaian level yang paling atas.
"Saya berharap juga tahun 2020, sekarang tahun 2021 yang kita periksa tahun 2020 ke belakang itu Januari-Desember, saya berharap juga opininya itu masih sama seperti yang dulu," jelas Hendra.
