Kapolri: Tidak Ada Kebijakan Menginteli DPR

Jakarta - Bingung. Hal itu kiranya yang dialami Kapolri Jenderal Polisi Sutanto terkait intel yang dikirim ke DPR untuk mematai-matai dua fraksi yang membentuk tim investigasi impor beras. Dia sendiri mengaku tidak tahu-menahu perihal kebijakan itu. Untuk itu, Kapolri menegaskan peristiwa ini ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi dari Intelkam Polda Metro Jaya."Kalau ternyata ada perbuatan yang tidak benar dia melakukan seperti itu, tentu harus kita cek. Ini perlu klarifikasi pada anggota tersebut. Yang jelas dari Mabes Polri tidak ada kebijakan seperti itu," katanya saat rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2006). Pernyataan ini menyikapi pertanyaan beberapa anggota Komisi I DPR, di antaranya Sutradara Ginting, Slamet Effendi Yusuf dan Gayus Lumbuun. Hadir pula dalam RDP ini Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar. Dalam kesempatan itu, Kapolri menyatakan Polri tidak akan terpengaruh dengan intervensi dari siapapun, baik oleh Presiden, Wapres, maupun DPR. Dia menegaskan, tuntutan reformasi menghendaki adanya penegakan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi serta memberantas KKN. Karenanya, Polri harus independen dalam kekuatan apapun."Bapak pun anggota dewan, yang kalau mengintervensi masalah hukum tidak akan saya tanggapi. Presiden dan Wapres tidak akan saya tanggapi, karena dalam penegakan hukum Polri independen. Ini yang diamanatkan oleh UU," tegasnya.Sedangkan anggota DPR lainnya, Ade Daud Nasution meminta klarifikasi dari Kapolri terkait pemukulan terhadapnya. Dia meminta Kapolri mengusut tuntas kasus pemukulan itu karena merupakan bentuk pelecehan terhadap parlemen.Atas pernyataan itu, Sutanto menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa dibenarkan, apalagi dilakukan di tempat terhormat. "Ini suatu hal yang menciderai terhadap proses demokrasi karena akan menimbulkan kekhawatiran untuk menyuarakan suara rakyat," ujarnya.Sutanto berjanji akan berupaya agar kasus pemukulan tidak terjadi lagi. Namun dia meminta Pamdal DPR lebih pro aktif dan mengkordinasikan dengan pihak kepolisian. "Jangan sampai preman bisa masuk," tandasnya. (atq/)