.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan dibuatnya peta zonasi penanganan narkoba. Analogi zonasi ini seperti zonasi risiko COVID-19, ada zona merah hingga zona hijau.
"Saya juga menyarankan agar dibuat matriks yang lebih tajam, nanti ditentukan oleh BNN kriterianya. Seperti COVID-lah, ada zona merah, zona oranye, zona kuning, zona hijau. Kita harapkan juga dari BNN bisa membuat peta zona itu, mungkin ada dashboard khusus mengenai itu, sehingga kita bisa nanti lebih tajam mencermati daerah-daerah merah dan oranye yang menjadi prioritas penanganan," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (29/1/2021).
Hal tersebut disampaikan Tito setelah menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Petrus Reinhard Golose di gedung Kemendagri, Jakarta. Dengan zonasi ini, Tito berharap penanganan kasus narkoba dapat diselesaikan sesuai kebutuhan daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, nanti peran dari Kemendagri adalah memberikan penekanan atau instruksi kepada daerah-daerah supaya mereka mengambil peran sesuai tugasnya, seperti memasukkan program dan anggaran dalam APBD mereka. Dengan demikian, program mereka akan terencana dan ada anggarannya, dikerjakan secara sistematis. Kemudian dalam pelaksanaan, pengawasannya, kita lakukan bersama antara Kemendagri dan BNN," kata Tito.
Tito juga mengatakan, agar setiap program berjalan efektif dan sistematis, setiap daerah juga perlu memahami kebutuhan prioritas program yang berkaitan dengan penanganan narkoba, termasuk dari sisi penganggaran dalam APBD.
"Nanti kita coba dulu membuat pilot project-nya. Di desa-desa tertentu yang menjadi daerah merah. Kita garap bersama-sama, lalu kita launching, dengan dihadiri atau disaksi(kan) oleh semua kepala daerah," ujar mantan Kapolri ini.
Sementara itu, Komjen Petrus Golose mengutarakan, dukungan banyak pihak sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan narkoba hingga ke akar-akarnya, termasuk program-program yang dapat menyentuh unit terkecil pemerintahan hingga ke desa.
"Dengan Bapak Menteri untuk program yang kita canangkan sebenarnya mulai desa yang disebut dengan 'Desa Bersinar' sampai tingkat nasional untuk Indonesia Bersinar," kata Petrus.
(dkp/dhn)
