d'Legislasi

Draf RUU Pemilu: Caleg Harus Lulusan PT, tapi Komisioner KPU Kota Boleh SMA

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Jumat, 29 Jan 2021 14:11 WIB
Ilustrasi Surat Suara Pemilu 2019 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD Kota/Kabupaten dan DPD RI
Ilustrasi KPU (Pradita Utama/detikcom)

Urgensi Syarat Pendidikan Minimal Anggota KPU Kota/Kabupaten

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai syarat pendidikan tinggi mestinya diterapkan terlebih dahulu untuk komisioner KPU kabupaten/kota. Menurutnya, anggota Dewan sudah memiliki daya dukung tenaga ahli.

"Kalau saya tidak terlalu mementingkan persyaratan pendidikan untuk para wakil rakyat karena yang penting yang terpilih adalah figur-figur yang memang dikehendaki rakyat dengan proses pemilu yang jujur. Sebab, mereka para wakil kita akan bekerja dengan daya dukung tenaga ahli yang cukup maksimal," ujar anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini kepada wartawan, Jumat (29/1/2021).

Direktur Perludem, Titi Anggraini (Lisye-detikcom)Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini (Lisye/detikcom)

"Namun penyelenggara pemilu karena merupakan profesi yang mensyaratkan profesionalisme, kompetensi, kapasitas, dan integritas, maka kurang memadai kalau hanya lulusan SMA atau sederajat," lanjutnya.

Titi mengatakan jabatan komisioner KPU kabupaten/kota bukan profesi yang didapat lewat pemilu. Maka dari itu, menurutnya, perlu seleksi berbasis kapasitas.

"Apalagi anggota KPU kabupaten/kota kan bukan jabatan yang dipilih melalui pemilu, namun yang diisi melalui seleksi berbasis kapasitas dan kompetensi atau sistem merit," ungkapnya.


(rdp/tor)