Dermaga 6 Pelabuhan Merak ASDP Dinilai Belum Layak Disebut Eksekutif

M Iqbal - detikNews
Jumat, 29 Jan 2021 14:10 WIB
Dermaga 6 Pelabuhan Merak.
Dermaga 6 Pelabuhan Merak (M Iqbal/detikcom)
Cilegon -

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebut Dermaga 6 Pelabuhan Merak belum layak disebut eksekutif. Penilaian itu dilatarbelakangi beberapa permasalahan, mulai pelayanan hingga waktu berlayar kapal.

"Pelabuhan Dermaga 6 yang ada di ASDP ini dibangun oleh dana APBN. Artinya, ada uang rakyat yang digunakan. Kalau kemudian dermaga eksekutif ini memang berbeda dengan yang lain seperti dermaga 4, 3, harusnya diperbaiki sarana dan prasarananya," kata anggota MTI Bambang Haryo Soekartono dalam keterangannya, Jumat (29/1/2021).

Bambang mengatakan kenyamanan haruslah diutamakan sebagai syarat kelaikan calon penumpang yang ingin menggunakan mode transportasi. Menurut dia klasifikasi eksekutif dan ekonomi sangat jelas berbeda.

"Seperti armada kapal laut dengan panjang 150 meter lebih, kemudian dalam kapalnya juga ada eskalator biar penumpang naik-turun tidak capek, kecepatan jarak tempuh lebih cepat dari kapal ekonomi atau biasa. Ya layaknya penumpang yang mencari kenyamanan dalam perjalanan seperti apa," ujarnya.

Dirinya pernah melakukan komunikasi dengan Dirjen Perhubungan saat masih menjabat anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra pada periode 2014-2019. Namun, kata dia, hingga masa berakhir jabatan, aturan standardisasi yang akan diberlakukan untuk dermaga eksekutif tersebut belum direalisasi juga.

"Sudah saya komunikasikan. Namun, ketika jabatan saya berakhir, aturan standardisasi untuk dermaga eksekutif yang ada di ASDP Merak belum dilakukan. Tidak tahu sampai sekarang belum ada realisasinya," tuturnya.

ASDP Membantah

Sementara itu, GM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak Hasan Lessy membantah pernyataan Bambang yang menyebut pelayanan dan kondisi kapal yang beroperasi melalui Dermaga 6 Eksekutif tersebut jauh dari kelas VVIP.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan kapal reguler, tentunya kapal di dermaga eksekutif jauh berbeda kelasnya, baik dalam kapasitas maupun sisi kenyamanan lainnya bagi pengguna jasa. Kendati begitu, ia mengaku tidak antikritik dari pihak mana pun soal pelayanan di perusahaan yang dipimpinnya itu.

"Artinya, kalau kita mau dibandingkan dalam hal ini kan jauh juga berbeda dari kapal yang di reguler, fasilitas yang ada di kapal semuanya juga free. Jadi, kalau mau bilang masih kurang dari standar, artinya kita juga perlu untuk perbaikan terus-menerus," ujarnya saat dimintai konfirmasi terpisah.

Terkait soal pelayanan dan keamanan ataupun kenyamanan pengguna jasa di kapal sendiri, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pemerintah terkait standar pelayaran minimum (SPM). Ia juga mengungkapkan pelabuhan selalu mengikuti anjuran pemerintah dari segi aturan dan lainnya.

"Pelayanan tetap diperhatikan terhadap pengguna jasa, karena di kita itu kan sebelum kapal beroperasi kan ada pemeriksaan namanya standar pelayaran minimum itu kan dari pemerintah yang memeriksa,"ucapnya.

Perihal kecepatan kapal di dermaga eksekutif, Hasan membantah kecepatan kapal di bawah 15 knot. Kecepatan tersebut sudah sesuai dengan lintasan Merak Bakauheni yang jaraknya 15 mil. Pihaknya, kata dia, mengutamakan pelayanan dan kepuasan pengguna jasa. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, Pelabuhan Merak membatasi jumlah penumpang dari total kapasitas penuh.

"Sekarang begini, lintasan ini kan jaraknya 15 mil. Kalau daya speed-nya 15 knot, otomatis kan satu jam. Kalau di reguler kan ada 2-2,5 jam. Kalau di eksekutif kan 1 jam. Kalau kapasitas kapal kan 1.000 orang, paling yang naik itu sekitar 200, mungkin seperti itu. Nah, itu kursinya banyak yang kosong. Untuk melayani pengguna jasa di Dermaga Eksekutif Merak, kami mengoperasikan enam unit kapal besar," ujarnya.

(idn/idn)