Sidang Vonis Pinangki Terkait Kasus Fatwa MA Digelar Senin 8 Februari

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 27 Jan 2021 11:22 WIB
Sidang pleidoi dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari ditunda karena ayahnya meninggal dunia. Pinangki pun langsung menghadiri pemakaman dengan mata sembab.
Pinangki (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta akan memutus perkara Pinangki Sirna Malasari terkait suap fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra. Putusan akan dibacakan pada Senin, 8 Februari 2021.

"Sidang perkara ini ditetapkan akan ditunda sampai dengan Senin, 8 Februari 2021, JPU (jaksa penuntut umum) kembali menghadapkan terdakwa dalam sidang tersebut dengan agenda putusan, diagendakan pagi ya," ujar hakim ketua Ignasius Eko Purwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2021).

Sebelum majelis hakim menutup sidang, Pinangki kembali menyampaikan penyesalannya. Sambil menangis Pinangki meminta hakim meringankan vonisnya nanti.

"Mohon izin Yang Mulia, ini kesempatan terakhir saya menyampaikan, besar atau kecil kesalahan saya nanti, saya tetap merasa bersalah Yang Mulia, dan merasa tidak pantas melakukan semua ini Yang Mulia," kata Pinangki sambil menangis dalam sidang.

"Dan saya hanya mohon belas kasihan dan keringanan Yang Mulia, terima kasih," lanjut Pinangki.

Dalam kasus ini, Pinangki dituntut jaksa dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Pinangki disebut jaksa terbukti menguasai suap USD 450 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa MA.

Jaksa juga meyakini Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pinangki disebut jaksa menyamarkan asal-usul uang USD 450 ribu yang dikuasainya dari Djoko Tjandra dengan menukarkan uang, mentransfer, dan membelanjakan.

Selain itu, Pinangki disebut jaksa terbukti melakukan permufakatan jahat bersama Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra terkait upaya pengurusan fatwa MA. Pinangki, Andi Irfan, dan Djoko Tjandra bermufakat jahat untuk menyuap sejumlah pejabat di Kejagung dan MA. (zap/knv)