Cegah COVID-19, Komite III DPD Minta Menkes Tingkatkan Alkes di Puskesmas

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 27 Jan 2021 09:52 WIB
Raker Komite III DPD RI dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin
Foto: Istimewa
Jakarta -

Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meningkatkan fasilitas alat kesehatan di puskesmas. Hal itu untuk menangani COVID-19 dalam pelacakan dan testing.

"Sejak pertama kali virus COVID-19 masuk ke Indonesia Maret 2020 lalu hingga catatan angka penyebaran COVID-19 saat ini, nampak pemerintah cenderung kurang sigap dalam melakukan pencegahan terhadap mewabahnya virus COVID-19. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan jumlah kasus positif Indonesia dengan negara lain, di mana Indonesia menempati urutan tertinggi bila dibandingkan dengan 9 negara ASEAN lainnya," kata Sylviana Murni dalam keterangannya, Rabu (27/1/2021).

Hal itu dia sampaikan pada rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada raker Selasa (26/1) kemarin. Selain itu, Sylviana menyoroti minimnya sarana dan prasarana puskesmas di daerah dalam menangani COVID-19.

Senada dengan Sylviana, senator asal Bali, Anak Agung Gde Agung, meminta agar fungsi puskesmas ditingkatkan untuk penanganan COVID-19. Berdasarkan pengalamannya, mantan Bupati Badung dua periode itu menyebut pada saat menjalankan program pencegahan dan penanggulangan HIV di daerahnya, sukses menempatkan puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan ke masyarakat.

"Seharusnya seluruh puskesmas di Indonesia difasilitasi dengan alat rapid test yang memadai untuk kepentingan testing dan tracing," kata Anak Agung.

Senator Bali ini merekomendasikan pemerintah untuk menggunakan GeNOSE C-19 produksi Universitas Gajah Mada, sebagai alat pendeteksi COVID-19. Apalagi GeNOSE telah memperoleh izin edar dari Kemenkes.

Senada dengan senator Bali, Zuhri M. Syazali, senator asal Bangka Belitung berharap pemerintah juga menggunakan vaksin Merah Putih, yang merupakan produksi dalam negeri, sebagai alternatif vaksin lain yang saat ini dikonsumsi.

Menanggapi pernyataan senator Bangka Belitung perihal vaksin COVID-19, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin Merah Putih memang telah masuk rencana kebijakan pemerintah. Namun saat ini vaksin Merah Putih masih dalam proses pembersihan dari elemen-elemen yang tidak diperlukan serta beberapa penelitian di laboratorium luar negeri, serta belum dilakukan uji klinis 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, pemerintah memprediksi vaksin merah putih baru akan siap dipergunakan pada akhir Maret 2022.

Sedangkan terkait optimalisasi peran dan fungsi puskesmas, Budi menyebut hal tersebut telah masuk dalam strategi penguatan surveilans yang dijalankan oleh pemerintah, yang terdiri atas tes, lacak, isolasi, dan manajemen data.

Lebih lanjut, Budi mengatakan ketersediaan jumlah dosis vaksin mencukupi hingga kuarter pertama tahun 2022. Dari total penduduk yang harus divaksin untuk HERD Immunity sebanyak 181.554.465 orang, dipastikan pemerintah telah siap dengan jumlah kebutuhan dosis vaksin sebanyak 426.800.000 dosis.

Jumlah tersebut telah diperhitungkan dengan wastage rate sebesar 15%. Pemberian vaksinasi bagi tenaga kesehatan dan pelayan publik di 34 provinsi diprioritaskan untuk gelombang pertama, yang berlangsung pada Januari hingga April 2021. Sebanyak 1,48 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta pelayan publik menjadi targetnya.

Sementara itu, senator dari Jawa Tengah, Bambang Sutrisno menyoroti Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) COVID-19. Ia mengungkapkan adanya temuan efek samping pingsan pasca vaksin COVID-19 selain mual, mata merah, hingga bengkak. Bambang mempertanyakan jika terdapat biaya yang timbul sebagai dampak dari KIPI yang menimpa seseorang, maka siapa yang akan bertanggung jawab. Hingga saat ini informasi perihal tersebut belum dijelaskan dan tersampaikan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, beberapa senator lainnya seperti Senator Bengkulu, Eni Khairani, dan senator Lampung, Jihan Nurlela mengkritisi masih minimnya keberpihakan dan perlindungan pemerintah kepada tenaga kesehatan atau tenaga kerja lainnya seperti sopir, office boy dll yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Hal ini terbukti dari minimnya tunjangan/insentif bagi mereka. Hingga saat ini, janji pemerintah untuk memberikan tunjangan tersebut belum terealisasi.

Merespons hal tersebut, Menkes Budi memastikan Kementerian Kesehatan akan menanggung biaya yang timbul dari adanya KIPI pasca vaksinasi COVID-19. Untuk itu, Kemenkes memastikan bekerja sama dengan Komisi KIPI daerah dan Komnas KIPI berkenaan tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat pasca vaksinasi COVID-19.

Sedangkan mengenai tunjangan/insentif kepada nakes ataupun tenaga kerja lainnya seperti sopir, office boy dan lain-lain yang terlibat dalam penanganan COVID-19, Budi menjamin tidak ada masalah dalam pemberian tunjangan/insentif kepada nakes yang bersumber dari APBN.

Saat ini yang terjadi adalah kekhawatiran beberapa pemimpin Daerah untuk mengalokasikan APBD bagi tunjangan nakes dan/atau tenaga kerja lainnya yang terlibat dalam penanganan COVID-19 karena belum merevisi APBD-nya. Padahal revisi APBD tidak perlu dilakukan jika merujuk pada surat Kemendagri.

Tonton video 'Duka Menkes Atas Kasus Corona di RI yang Tembus Satu Juta':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/hri)