Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengungkapkan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Asabri mencapai Rp 22 triliun. Namun jumlah kerugian ini masih bisa terus bertambah tergantung cara menilai kerugian tersebut.
"Bisa bertambah, bisa tidak, tergantung cara menilainya," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Ali Mukartono kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2021).
Ali mengatakan, jika dilihat dari sisa rentang waktu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meneliti periode pembukuan dari Asabri lebih lama dibandingkan dari apa yang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lakukan.
"Kalau misalnya ini meneliti dua tahun, yang satu meneliti tiga tahun, pasti angkanya beda, dong," kata Ali.
"Kemudian asumsi kedua, harga saham masih fluktuasi. Ketika dia semakin turun, berarti semakin rugi. Nah, semakin turun semakin rugi," lanjutnya.
Kemudian, Ali menegaskan, untuk mengetahui angka pasti dari kerugian yang disebabkan oleh Asabri, harus menunggu penghitungan BPK. Ini dikarenakan angka yang disebutkan saat ini masih fluktuatif dan belum pasti.
"Jadi tepatnya belum, tunggu BPK," tegas Ali.
Diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan juga telah menyita aset tersangka kasus Asabri sebesar Rp 18 triliun. Kejagung masih terus menyelidiki aset-aset tersebut.
"Asetnya masih ada. Yang kemarin sudah kami sita itu sekitar Rp 18 triliun. Itu masih ada, sehingga kami akan lacak terus," ujarnya.
Simak berita selengkapnya soal dugaan korupsi Asabri di halaman selanjutnya.
