Cegah Politik Uang, Peneliti LP3ES Usul Pileg DPRD-Pilkada Digabung

Mochamad Zhacky - detikNews
Selasa, 26 Jan 2021 20:21 WIB
Associate Researcher LP3ES, Ward Berenschot.
Associate researcher LP3ES Ward Berenschot. (Screenshot kanal YouTube LP3ES)
Jakarta -

Associate researcher LP3ES Ward Berenschot punya satu usul yang dia yakini bisa mencegah terjadinya politik uang di Indonesia. Ward mengusulkan pileg DPRD dan pilkada digabung.

Usul penggabungan pileg DPRD dengan pilkada disampaikan Ward saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring oleh LP3ES, Selasa (26/1/2021). Ward awalnya menilai sistem pemilu yang sekarang berlaku menjadikan politik di Indonesia cenderung transaksional.

"Sekarang parpol di Indonesia agak lemah akibat sistem elektoral, karena hubungan di antara calon dengan partai tidak kuat. Untuk lebih hubungan yang ada kecenderungan transaksional, seperti saya sampaikan, dan itu justru muncul karena sistem elektoral, karena ada syarat yang bilang calon harus membuat koalisi dengan jumlah 20 persen kursi di DPRD," kata Ward.

Karena itulah Ward mengusulkan agar pileg DPRD dan pilkada digabung. Nantinya partai yang memiliki kursi terbanyak berhak mendapatkan kursi kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, maupun bupati.

"Saya kira itu harus diubah. Bagus itu kalau bisa diubah. Ide yang saya sudah kampanyekan adalah bergabung pilkada dan pileg. Supaya hanya ada satu pemilihan umum di tingkat lokal, dengan syarat nomor urut satu partai terbesar secara otomatis jadi bupati," terang Ward.

Ward meyakini penggabungan pileg DPRD dan pilkada bisa menurunkan ongkos politik. Dengan begitu, parpol akan memilih calon kepala daerah yang paling populer di masyarakat, bukan yang paling besar mahar politiknya.

"Kalau begitu, tidak hanya ongkos politik akan turun, karena hanya satu pemilihan, tapi juga sistem elektoral begini akan kasih insentif untuk parpol untuk pilih salah satu calon yang tidak paling mahal atau yang bersedia keluar kampanye mahar politik, tapi yang paling populer. Karena sukses elektoral seluruh partai tergantung popularitas nomor urut satu. Itu faktor utama yang tidak ada di sistem elektoral yang ada sekarang," papar Ward.

Seperti diketahui, DPR saat ini sedang menggodok revisi UU Pemilu. Namun belum membahas terkait perubahan sistem pemilu. Yang ramai diperbincangkan justru perihal syarat maju pemilu.

Dalam draf RUU Pemilu disebutkan bahwa salah satu syarat agar bisa maju di pemilu, yakni bukan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Larangan eks HTI maju pemilu ini menimbulkan pro dan kontra.

(zak/dhn)