Peneliti LIPI Mengupas Kondisi Demokrasi di Indonesia

Mochamad Zhacky - detikNews
Selasa, 26 Jan 2021 19:55 WIB
Peneliti LIPI Firman Noor.
Foto: Peneliti LIPI Firman Noor. (Screenshot kanal YouTube LP3ES)
Jakarta -

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan ada beberapa pengamat politik yang menilai demokrasi di Indonesia masih bisa dikontrol. Menurut Firman, Indonesia kerap disebut sebagai democratic muslin country.

"Namun demikian, untuk mengatakan 100 persen tidak baik saya kira tidak fair juga. Karena ada sisi-sisi lain dan juga ada amatan lain dari para pengamat, secara umum demokrasi di Indonesia masih under kontrol, masih cukup oke, sehingga kita kerap disebut sebagai moderate dan democratic muslim country," kata Firman dalam diskusi yang digelar LP3ES, yang digelar secara daring, Selasa (26/1/2021).

Tetapi, Firman melanjutkan, ada juga hasil survei yang menyatakan demokrasi Indonesia bermasalah. Yang menyatakan demikian adalah hasil survei (Indeks Politica Indonesia).

"Namun demikian, kenyataan lain menunjukkan bahwa kajian terakhir, termasuk yang dilakukan LP3ES, itu mengindikasikan ada kecenderungan bahwa demokrasi kita cukup bermasalah. Freedom House mengatakan kita partly free dan sudah terjadi sejak lama, sekitar satu dekade," terang Firman.

"Survei terakhir dari IPI juga mengatakan 36 persen demokrasi kita, menurut para responden, mengalami kemunduran dan 37 persen mengalami stagnansi," imbuhnya.

Terkait proses demokrasi di Indonesia, teranyar, DPR RI berencana merevisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Di mana, tidak satu atau dua pihak yang mengkritik isi dari draf RUU Pemilu.

Dalam draf RUU Pemilu yang dipublikasikan Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi, diatur mengenai larangan eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang maju pemilu. PAN, anggota DPR dari PDIP Junimart Girsang dan Perludem mengkritik larangan eks HTI maju pemilu itu.

"Pasal tersebut sebenarnya cukup berlebihan ya mengingat ada beberapa putusan MK terdahulu yang bisa menjadi pertimbangan dalam membuat pengaturan terkait pencalonan bekas anggota HTI," ujar Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini saat dihubungi, Senin (25/1/2021).

Aturan soal peserta pemilu ini tertuang dalam Draf RUU Pemilu BAB I Peserta Pemilu yang mengatur persyaratan pencalonan. Mengenai persyaratan pencalonan yang melarang eks anggota HTI mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, anggota legislatif hingga kepala daerah tertuang dalam Pasal 182 Ayat (2) huruf jj.

"jj. bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," demikian bunyi pasal tersebut.

(zak/fjp)