Mulanya kasus Asabri ini diusut Bareskrim Polri, bahkan penanganannya sudah masuk ke tahap penyidikan. Namun, pada akhir tahun lalu, Menteri BUMN Erick Thohir merapat ke kejaksaan, berkoordinasi soal kasus Asabri.
"Kita lihat juga Asabri ada keterkaitan makanya kita koordinasikan kepada kejaksaan," kata Erick di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (22/12/2020).
Di tempat yang sama Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menyebut ada kesamaan antara kasus Asabri dan skandal Jiwasraya yang sudah lebih dulu diusut kejaksaan. Bersandar dari itu Burhanuddin mengatakan Kejagung akan menangani kasus Asabri.
"Dugaan calon tersangka dulu ya calon tersangka itu hampir sama antara Jiwasraya dengan Asabri. Jadi kenapa kami diminta untuk menangani karena ini ada kesamaan, kemudian dan kami tentunya sudah memetakan tentang permasalahan ini," kata Burhanuddin.
Penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Asabri ditandai dengan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik). Sprindik itu diteken Direktur Penyidikan Febrie Adriansyah dengan nomor Print-01/F.2/Fd.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021.
Ada dua dugaan yang ditelusuri Kejagung. Yang ditelusuri, yakni dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan investasi oleh PT Asabri.
"Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) secara resmi telah menerbitkan sprindik dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau PT Asabri (Persero) periode 2012 sampai 2019," ujar Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Jumat (15/1/2021).
PT Asabri memang melakukan investasi dan reksa dana selama kurun 2012-2019. Nilai investasi dan reksa dana yang dilakukan Asabri memang tidak kecil. Nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.
Namun investasi dan reksa dana yang dilakukan Asabri diduga tidak sesuai dengan peraturan. Dugaan itu terendus oleh Kejagung.
"Bahwa pada kurun waktu 2012 sampai 2019, PT Asabri telah melakukan kerja sama dengan beberapa pihak untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi PT Asabri, dalam investasi pembelian saham sebesar Rp 10 triliun melalui pihak-pihak yang terafiliasi, dan investasi penyertaan dana pada produk reksa dana sebesar Rp 13 triliun melalui beberapa perusahaan manajemen investasi (MI) dengan cara menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," papar Leonard.
Kejagung sendiri menduga akibat pengelolaan investasi dan reksa dana yang tidak sesuai aturan, timbul indikasi kerugian keuangan negara. Mengenai kerugian keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Perbuatan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," sebut Leonard.
Pemeriksaan saksi pun mulai dilakukan. Siapa saja yang sudah diperiksa?
