Komisi IX DPR Minta Zona Merah di Luar Jawa-Bali Juga Berlakukan PPKM

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Jumat, 22 Jan 2021 06:52 WIB
Ketua DPD Golkar NTT Melki Laka Lena
Foto: Melki Laka Lena. (Fida-detikcom)

Melki juga mengusulkan agar dibentuknya satgas di level komunitas. Serta menentukan kriteria pasien yang harus melakukan isolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit.

"Kebijakan penanganan COVID-19 perlu juga melihat trend penyakit COVID yang saat ini menyasar ke rumah dan komunitas kecil. Pembatasan sosial berskala kecil berbasis komunitas kecil RT RT dusun kampung klaster kantor dan sebagainya perlu dibentuk satgas di level komunitas untuk bisa mengurus warga yang terkena COVID-19 kerjasama dengan tenaga kesehatan di level Puskesmas atau RS terdekat sebagai supervisor," ungkap Melki.

"Tidak semua yang terkena COVID harus masuk RS dan juga membantu yang dirawat di rumah isolasi mandiri sehingga bisa tetap diurus dengan baik. Butuh kerjasama berbagai pihak sehingga bisa membantu pemerintah pusat dan daerah sampai level RT RW dalam pencegahan, penelusuran dan pengobatan rakyat yang terkena COVID-19," sambungnya.

Sebelumnya, pemerintah akan memperpanjang PPKM. PPKM akan diperpanjang dari 26 Januari hingga 2 minggu ke depan.

"Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan dari tanggal 26 sampai tanggal 8 Agustus (Februari, red) dan nanti pak Mendagri akan mengeluarkan instruksi Mendagri dan diharapkan masing-masing gubernur bisa mengevaluasi berdasarkan parameter tingkat kesembuhan di bawah nasional, kematian di atas nasional, dan positivity rate di atas nasional, dan BOR di atas nasional," ujar Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto dalam jumpa pers, Kamis (21/1).

Untuk diketahui, saat ini ada 73 daerah di Jawa dan Bali yang memberlakukan PPKM. Dari 73 daerah tersebut, 28 di antaranya menerapkan PPKM atas inisiatif sendiri.

Halaman

(lir/mae)