Kasus Kredit Rp 128 Miliar, Eks Pimpinan Bank NTT Dibui 13 Tahun

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 21 Jan 2021 19:03 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi palu hakim (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mantan pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya, DL (52) dihukum 13 tahun penjara. DL dinyatakan majelis hakim terbukti korupsi secara bersama-sama sehingga negara merugi hingga Rp 128 miliar.

Hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi (PT) Kupang yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Kamis (21/1/2021). Di mana kasus bermula saat DL menjadi Pimpinan Bank NTT Cabang Surabaya pada Mei 2015-Juli 2019.

Di kurun itu, DL mengucurkan kredit puluhan miliar ke enam perusahaan dengan total mencapai Rp 134 miliar. Ternyata pengucuran kredit itu tidak sesuai prosedur seperti nilai agunan yang di bawah nilai kredit. Menurut akuntan publik, dana yang bocor mencapai Rp 128 miliar.

Oleh sebab itu, aparat menyidik dan meminta pertanggungjawaban DL di muka hakim. Pada 20 November 2020, PN Kupang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan kepada DL. Vonis itu di atas dakwaan jaksa yang menuntut 7 tahun penjara.

Atas vonis itu, DL tidak terima dan mengajukan banding. Bukannya diringankan, hukuman DL malah diperberat.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun dan denda sebesar Rp 700 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 9 bulan," kata majelis yang diketuai Yohanes Priyana dengan anggota Idrus dan Sudi Subakah.

Majelis memperberat hukuman dengan alasan korupsi yang dilakukan DL mempunyai skala kerugian negara tinggi. Majelis menyatakan perbuatan DL terbukti menimbulkan kerugian negara dengan nilai total sebesar Rp 128,9 miliar sesuai pendapat ahli akuntan publik.

"Sebagai akibat Terdakwa tidak melaksanakan pengelolaan perbankan sebagaimana aturan yang berlaku," ujar majelis.

Di mata hakim, kesalahan DL juga memenuhi skala kesalahan tinggi. Di mana DL memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama orang lain.

"Terdakwa sebagai Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Periode 4 Mei 2015 sampai dengan Juli 2019 adalah penentu dapat tidaknya permohonan kredit diberikan kepada pemohon kredit," beber majelis.

Adapun dampak korupsi yang dilakukan terdakwa berdampak sedang. Yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan dalam sekala provinsi in casu Provinsi NTT.

"Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5 ribu," ujar majalis.

Dalam kasus itu, terdakwa tidak mengajukan memori banding.

(asp/mae)