Potong Birokrasi, PT Kupang Kini Terbitkan Surat Penahanan Via Online

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 15 Jan 2021 14:41 WIB
PT Kupang Kini Terbitkan Surat Penahanan Via Online
PT Kupang Kini Terbitkan Surat Penahanan Via Online (Foto: Istimewa)
Jakarta -

Bila sebelumnya lewat surat-menyurat, kini Pengadilan Tinggi (PT) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), cukup via online dalam menerbitkan surat perpanjangan penahanan. Hal ini dilakukan untuk memotong rantai birokrasi sehingga proses administrasi lebih cepat dan sederhana.

"Inovasi yang dilakukan ini sejalan dengan upaya Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menuju era peradilan modern yang menggunakan media teknologi informasi dalam semua aspek," kata Ketua PT Kupang, Dr Ali Makki, yang dilansir di website-nya, Jumat (15/1/2021).

Nama aplikasinya adalah Aplikasi Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi (Appeti). Dengan aplikasi ini, diharapkan proses menjadi lebih cepat dalam hitungan menit sehingga berdampak besar kepada masyarakat.

"Selama ini, pengajuan permohonan banding dari satuan kerja pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang masih dilakukan secara manual. Pengiriman dokumen ke pengadilan tinggi juga membutuhkan waktu dan dirasakan lambat. Untuk mengatasi kelambatan itu, salah satu terobosannya adalah Appeti," ujar Ali.

Cara kerja aplikasi ini cukup sederhana. Setiap satker dapat membuka link yang sudah ditetapkan. Lalu masukan password dan PIN. Setelah aktivasi lalu diteruskan dengan mengisi data pada menu dashboard.

Kemudian mengunggah dokumen elektronik yang sudah discan dan identitas lain pada form yang ada. PT Kupang lalu memprosesnya dan dalam waktu hanya beberapa menit penetapan perpanjangan penahanan dimaksud bisa selesai dan langsung dapat dikirim ke satker yang mengajukan banding tersebut.

"Setelah sosialisasi ini, jika ada upaya hukum banding khususnya perkara yang terdakwanya ditahan, proses perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi, langsung melalui Appeti. Dengan demikian, perpanjangan tingkat banding segera dapat diterima oleh mitra kerja pengadilan di daerah, seperti pihak kejaksaan, terdakwa dan penasihat hukum, maupun pihak rutan setempat," beber Ali.

Untuk mensosialisasi Appeti, PT Kupang mengundang para Ketua Pengadilan Negeri seluruh NTT. Juga diundang para panitera dan panitera muda.

"Ke depannya hal ini, akan semakin memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam pengurusan perkara banding, sebagai wujud nyata satker PT Kupang sebagai satker menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," pungkas Ali.

(asp/knv)