Komjen Sigit Bicara Pam Swakarsa, KSP: Bedakan dengan Pam Swakarsa '98

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 21 Jan 2021 14:38 WIB
Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani
Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani. (Foto: dok. KSP)
Jakarta -

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo memasukkan 'peningkatan peran pam swakarsa' dalam salah satu program prioritasnya. Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan, konsep pam swakarsa ini amanat UU Polri, berbeda dengan pam swakarsa tahun 1998.

"Bedakan Pam Swakarsa 1998 dengan yang tertera di UU Kepolisian Negara. Pemerintah memahami adanya stereotipe/memori kolektif yang memiliki dampak sosiologis dari terminologi Pam Swakarsa di masa lalu," ujar Deputi V bidang KSP Jaleswari Pramodhawardhani, dalam keterangannya, Kamis (21/1/2021). Kedeputian V KSP membidangi isu politik, hukum, pertahanan, keamanan dan HAM, antikorupsi, reformasi birokrasi, dan Papua.

KSP mengatakan, konsep keterlibatan pam swakarsa yang dimaksud Komjen Listyo Sigit Prabowo adalah salah satu amanat UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Aturan ini kemudian diturunkan menjadi Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020.

"Namun demikian, perlu dipahami bahwa konsep keterlibatan pengamanan swakarsa yang dimaksud kapolri adalah salah satu amanat UU 2/2002 tentang Polri dimana Polri berkewajiban melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis," ucap Jaleswari.

"Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 menjabarkan pelaksanaan amanat UU Polri tersebut dimana diatur beberapa aspek terkait Pam Swakarsa mulai dari bentuk satuan pengamanan (satpam), satuan keamanan lingkungan (satkamling), hingga kewajiban perizinan yang dikeluarkan oleh Polri," kata Jaleswari.

KSP mengatakan, peraturan terkait pam swakarsa penting dan berfungsi untuk memberikan porsi peran bagi masyarakat untuk bersama-sama Polri memaksimalkan upaya menjaga keamanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu untuk mencegah praktik main hakim sendiri.

"Mencegah praktik eigenrichting atau main hakim sendiri karena di tingkat masyarakat ada kejelasan legitimasi porsi dan kualifikasi masyarakat seperti apa yang bisa turut serta membantu tugas Polri lewat mekanisme perizinan yang ada," turutnya.


Halaman selanjutnya soal Komjen Sigit terkait pam swakarsa...

Selanjutnya
Halaman
1 2