.webp)
PPP menyebut program-program yang disampaikan calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo merupakan komitmen untuk melakukan transformasi terhadap institusi Polri. PPP menyebut program tersebut memerlukan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak.
"PPP melihat bahwa komitmen Pak Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan transformasi Polri akan merupakan kerja besar yang perlu dukungan, masukan dan pengawasan banyak pihak, termasuk dari DPR sendiri," kata Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, saat dihubungi, Rabu (20/1/2021).
Arsul mengatakan program-program Komjen Sigit membutuhkan pendekatan sistemik. Wakil Ketua MPR RI itu menyebut program Komjen Sigit tidak akan maksimal jika hanya tambal sulam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kerja besar karena itu memerlukan pendekatan sistemik, bukan sekedar tambal sulam. Pendekatan sistemik artinya Pak Listyo Sigit Prabowo perlu memperbaiki hal-hal," ucapnya.
Hal pertama yang perlu diubah, kata Arsul, yakni terkait SDM Polri. Komjen Sigit, menurutnya, harus memperhatikan arah rekruitmen ke depannya.
"Pertama yang terkait atau ada di kelembagaan Polri itu sendiri seperti penyiapan SDM, arah rekrutmen ke depan, mutasi, dan promosi," ujarnya.
Komjen Sigit harus ubah regulasi, simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Selanjutnya, Arsul juga mengatakan Komjen Sigit juga harus mengubah sejumlah regulasi terkait program-program yang dicanangkannya. Kultur anggota Polri juga harus mengikuti arah presisi yang dimaksud oleh Komjen Sigit.
"Yang kedua terkait dengan regulasi baik pada level UU maupun level peraturan internal Polri sendiri. Sebut saja misalnya soal perluasan penerapan keadilan restoratif yang juga akan jadi fokus beliau. Ini memerlukan dukungan pembentuk UU, seperti dengan revisi KUHAP," sebutnya.
"Ketiga, perubahan kultur anggota-anggota Polri agar mendukung transformasi Polri yang Presisi itu," sambungnya.
Sebelumnya, calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo menyebut akan mengurangi interaksi dalam proses penilangan untuk menghindari praktik penyimpangan uang pada proses tilang. Sebaliknya, ia akan mengintensifkan penerapan tilang elektronik atau menggunakan kamera electronic traffic law enforcement (e-TLE).
"Khusus di bidang lalu lintas, penindakan pelanggaran lalu lintas secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa disebut e-TLE," kata Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di ruangan Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (20/1/2021).
Listyo mengatakan hal itu untuk mengurangi praktik penyimpangan selama penindakan tilang oleh anggota di lapangan. Sementara itu, jika tilang berbasis elektronik, nantinya pelanggar lalu lintas akan dikirimkan surat dari kepolisian dan diminta mengikuti prosedurnya secara elektronik.
Tak hanya itu, Komjen Sigit juga mencita-citakan polisi ke depan tanpa membawa pistol saat bertugas di lapangan. Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan cita-cita itu bisa diwujudkan jika kepercayaan publik kepada Polri tinggi.
"Penting sekali kami berusaha untuk mencoba berandai-andai bagaimana kalau polisi kami ke depan di lapangan tanpa pistol begitu, Pak. Kemudian bisa bicara anda berhenti bubar dan itu dilaksanakan, itu cita-cita kami pak. Itu bisa terjadi pak kalau kepercayaan publik terhadap Polri tinggi dan itu adalah impian kami dan mudah-mudahan bisa kami wujudkan," kata Komjen Sigit saat fit and proper test.
Komjen Sigit juga mengatakan pihaknya akan bersikap netral terkait persoalan hate speech. Polri akan menegakkan hukum dengan memberikan rasa adil bagi semua pihak.
"Kami akan jaga supaya kami bisa berdiri di tengah memberikan rasa keadilan kepada semuanya. Namun tentunya yang harus kami sampaikan terkait hate speech kalau yang biasa-biasa tentunya akan kita tegur, minta maaf kemudian selesai," kata Komjen Sigit.
"Tapi yang berisiko memecah belah persatuan bangsa, kami tidak ada toleransi, pasti kami proses," kata Komjen Sigit.
