.webp)
Ketua Umum YLBHI, Asfinawati menyampaikan sejumlah catatan kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo usai disetujui oleh Komisi III DPR RI sebagai Kapolri. Asfinawati mengingatkan Komjen Sigit terkait diskriminasi penegakan hukum.
"Dalam masa (Komjen Sigit) menjadi Kabareskrim ada kasus-kasus hate speech, fitnah yang dianggap berat sebelah/diskriminatif, yaitu ada yang langsung diproses tapi sebaliknya ada laporan yang tidak/lambat ditindaklanjuti," kata Asfinawati, saat dihubungi, Rabu (20/1/2021).
Asfinawati menegaskan persoalan penegakan hukum yang diskriminatif ini sudah menjadi gejala umum di Polri selama beberapa tahun terakhir. Karena itu, kata dia, persoalan penegakan hukum merupakan PR utama Polri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini gejala umum beberapa tahun belakangan ini tidak hanya pada masa beliau (Komjen Sigit), jadi diskriminasi penegakan hukum adalah salah 1 PR utama Polri akhir-akhir ini," ucapnya.
Kemudian Asfinawati juga memberi catatan kepada Komjen Sigit terkait utang pengungkapan kasus Novel Baswedan. Dia menyebut kegagalan pengungkapan kasus Novel merupakan tanggungjawab Komjen Listyo.
"Ada utang tentang pengungkapan kasus Novel, kegagalan tersebut merupakan tanggungjawab Listyo Sigit Prabowo selaku Kabareskrim Polri oleh karena itu pilihan calon tunggal Kapolri oleh Presiden patut dipertanyakan," ujarnya.
Lebih jauh soal kasus Novel, Asfinawati meminta Komjen Sigit untuk bisa mengungkap aktor intelektual penyiraman air keras tersebut. Pembentukan tim khusus untuk menyelidiki kasus Novel disebut perlu dilakukan oleh Komjen Sigit.
"Membentuk tim khusus untuk menyelidiki ulang penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan untuk melakukan Pengungkapan Aktor Intelektual dibalik Penyiraman Air Keras terhadap Novel Baswedan," sebutnya.
(maa/fjp)
