.webp)
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Menteri Agama (Menag) Yaqut Choill Qoumas. Rapat kerja membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2021.
Rapat digelar di Ruang Komisi VIII, kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily dan dihadiri Menag Yaqut dan Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi.
"Komisi VII DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1442 hijriah atau tahun 2021 masehi," kata Ace.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Komisi VIII DPR RI ingin mengetahui kebijakan strategis hingga kuota ibadah haji tahun 2021 di tengah pandemi. Menurut Komisi VIII DPR RI kepastian haji dan kuota haji tahun ini berdampak dengan biaya haji.
"Rapat terbuka untuk umum," ujar Ace.
Saat ini Menag Yaqut menjelaskan soal kepastian hingga kuota ibadah haji di tengah pandemi. Pemerintah menyiapkan tiga skenario pemberangkatan haji.
Skenario pertama yakni keberangkatan ibadah haji secara penuh, kedua terbatas. Kemudian yang ketiga tidak memberangkatkan jemaah sama sekali.
Pada rapat sebelumnya, Gus Yaqut mengatakan bila kondisi normal pemberangkatan ibadah haji kloter awal akan dilakukan pada bulan Juni 2021. "Selanjutnya sesuai kalender Hijriah dan berdasarkan asumsi, haji bisa dilakukan dengan normal, perkiraan jadwal pemberangkatan kloter awal haji akan mulai dilakukan pada tangal 15 Juni 2021," kata Gus Yaqut di rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (18/1).
Gus Yaqut menyebut, pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi mengenai penyelenggaraan haji 2021. "Dari koordinasi tersebut diperoleh informasi sementara bahwa sampai saat ini kepastian tentang ada tidaknya kepastian ibadah haji pada tahun 2021 belum diperoleh," katanya.
