Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini beserta jajaran menyambangi KPK. Kedatangan PLN ke KPK untuk membahas terkait tata kelola aset hingga mobil listrik.
Zulkifli mengatakan PLN memiliki aset senilai Rp 1.600 triliun dari total 92 ribu persil tanah milik PT PLN. Dia mengungkap, dari 92 ribu persil tanah itu, baru 28 ribu persil yang bersertifikat.
"Dengan support bantuan dari KPK dan Kementerian ATR BPN, kami berhasil melakukan proses sertifikasi dari tanah-tanah yang belum bersertifikat itu. Untuk tahun 2020, kami ingin melaporkan sampaikan bahwa telah berhasil dilakukan 20 ribu sertifikat tambahan. Jadi, kalau tadi dikatakan 28 ribu yang sudah, dengan tambahan 20 ribu sertifikat ini, maka 48 ribu dari 92 ribu persil PLN sudah bersertifikat atau sudah 45 persen," kata Zulkifli di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/1/2021).
Zulkifli memaparkan target pengelolaan aset tanah PLN di era kepemimpinannya. Menurutnya, hingga akhir 2021, akan ada 60 persen dari 92 ribu persil tanah akan disertifikatkan.
"Dan pada 2023, kami menargetkan untuk 100 persen tanah persil daripada PLN ini bersertifikat. Tanpa support dari KPK, ini bisa memakan waktu lebih dari satu abad akan belum juga selesai," ujarnya.
Kemudian, Zulkifli menyebut pertemuan dengan KPK juga membahas terkait pengembangan energi baru dan terbarukan, yakni pembangunan tenaga listrik pada 2021-2030 yang masih dalam proses pembahasan. Menurutnya, rencana pengembangan itu akan digunakan sebagai pedoman untuk pembangunan kelistrikan di Indonesia pada waktu yang akan datang.
"Di akhir pertemuan, kami menyampaikan tentang tren daripada penggunaan mobil listrik ke depan. Kami mohon juga support dari KPK agar bagaimana kita bisa memberikan insentif terbaik terkait dengan penggunaan mobil listrik ini ke depan," katanya.
Menurutnya, dengan mobil listrik, Indonesia tidak perlu impor BBM hingga Rp 200 triliun. Ketersediaan listrik di Tanah Air dirasa sangat mencukupi untuk kebutuhan mobil listrik tersebut.
"Karena kita tahu kalau kita menggunakan mobil yang masih menggunakan BBM, itu kita harus mengimpor BBM-nya dan nilai dari impornya lebih-kurang Rp 200 triliun. Padahal, kalau kita menggunakan mobil listrik, impor BBM itu tidak perlu kita lakukan," katanya
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan dukungannya dalam rangka pengelolaan yang profit, profesional, dan berintegritas. Terutama dari sisi pencegahan korupsi.
"Kenapa KPK sampai ikut terlibat dalam kegiatan sertifikasi ini? Karena kami melihat dan itu juga disampaikan dari jajaran manajemen PLN. PLN itu sudah puluhan tahun berusaha melakukan sertifikasi lahan-lahan, termasuk lahan yang dipakai untuk jaringan listrik, tapi tidak selesai," katanya.
"Prinsipnya KPK akan mendukung operasional PLN dalam rangka melaksanakan kegiatannya yang profesional dan integritas," tambah Alex.
(fas/knv)
