Round-Up

Babak Baru Investigasi Tewasnya Laskar FPI dari Titah Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 15 Jan 2021 05:02 WIB
Presiden Jokowi menyampaikan harapannya untuk tahun 2021.
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Komnas HAM juga berharap laporannya dapat memudahkan pelaksanaan rekomendasi terkait kasus tersebut. Selain itu, sebagai awal penegakan hukum dalam kasus Km 50 Tol Jakarta-Cikampek.

"Jadi memudahkan untuk bagaimana pelaksanaan rekomendasi, yang kedua sebagai modalitas awal untuk melakukan penegakan hukum," ujar Anam.

Anam mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyambut baik laporan Komnas HAM ini. Dia berharap peristiwa yang menewaskan 6 laskar FPI bisa segera terselesaikan.

"Jadi sambutan baik oleh presiden dan kami juga menyiapkan bahan-bahan yang cukup detail di sini. itu kita berharap agar kasus ini segera bisa terselesaikan, dan kita bisa belajar banyak dari kasus ini bahwa atas nama apapun, oleh siapapun, kekerasan di negeri ini tidak boleh terjadi. Dan setiap upaya oleh siapa pun yang melakukan kekerasan, harus kita cegah, harus kita hindari," tutur dia.

Tanggapan kemudian datang dari Tim Advokasi Laskar FPI. Mereka berencana mengadukan kasus tewasnya laskar itu ke pihak luar negeri.

"Kami akan terus memperjuangkan keadilan dan memutus mata rantai impunitas dalam skala yang sangat mengerikan di negeri ini. Bahkan kami sudah memberikan informasi pelanggaran HAM berat tersebut ke dalam level internasional," kata anggota tim advokasi, Hariadi Nasution, dalam keterangan tertulis.

Mereka tidak puas atas hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM terkait insiden yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 itu. Mereka juga mengkritik usai Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan laporan hasil investigasi ke kantor Menko Polhukam Mahfud Md.

"Kami melihat justru Ketua Komnas HAM sudah berubah fungsi menjadi juru bicara dan bagian dari humas para pelaku pelanggaran HAM yang masih berkeliaran bebas, dan sewaktu-waktu dapat mengulangi perbuatan extra judicial killing maupun torture terhadap penduduk sipil," katanya.

Mereka mengatakan peristiwa tewasnya 6 laskar FPI sebagai pelanggaran HAM berat. Mereka menuding komisioner Komnas HAM tidak kompeten dalam mengusut kasus tersebut.

"Sungguh menjadi sebuah tragedi sejarah dan merupakan signal kehancuran peradaban, bila mandat Komnas HAM tersebut dijalankan oleh komisioner yang tidak berkompeten dan mengkhianati mandat yang diamanahkan ke pundaknya," kata dia.

Halaman

(knv/dwia)