Round-Up

Kritik dan Pembelaan Saat Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin Corona

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 14 Jan 2021 07:04 WIB
Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning menyatakan menolak divaksinasi COVID-19. Pernyataan Ribka Tjiptaning pun menuai kritik dari berbagai pihak.

Penolakan untuk divaksinasi itu disampaikan Ribka Tjiptaning pada Selasa (13/1) lalu. Ribka menyampaikan keengganannya divaksin COVID-19 saat rapat bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Kritik terhadap Ribka Tjiptaning kemudian mengalir. Baik dari partainya sendiri maupun dari partai lain.

Partai NasDem salah satunya. Waketum Partai NasDem Ahmad Ali menilai pernyataan Ribka Tjiptaning yang menolak vaksin Corona secara terbuka sebagai upaya memprovokasi masyarakat.

"Akan ada pertanyaan masyarakat, 'loh itu kok orang partai kok. Anggota DPR aja nggak mau', ya kan. Artinya, itu kan memprovokasi masyarakat untuk kemudian mendelegitimasi pemerintah, untuk kemudian masyarakat tidak percaya kepada dia kepada pemerintah. Disayangkan lah, menurut saya. Disayangkan, ibu dokter kemudian seperti itu," papar Ali kepada wartawan, Rabu (13/1/2021).

Kritik juga datang dari DPD Gerindra Jawa Timur. Gerindra Jatim menilai sikap Ribka Tjiptaning ironis. Mengingat, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah berusaha meyakinkan masyarakat agar mau divaksin.

"Ironi ya. Di saat presiden berusaha meyakinkan publik dengan menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi, justru anggota dewan, dan separtai pula, menolak," kata Plt DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad kepada detikcom, Rabu (13/1/2021).

Pimpinan DPR juga memberikan imbauannya kepada semua anggota dewan untuk mengikuti jejak Presiden Jokowi yang telah divaksin Corona. Dia berharap seluruh anggota dewan untuk berpartisipasi dalam upaya menyehatkan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Budi pun meyakinkan bahwa vaksinasi Corona yang dilakukan adalah demi kepentingan bersama.

"Adalah tugas kami untuk bisa meyakinkan, mengajak bapak ibu untuk bersama-sama menunaikan fitrahnya kita sebagai manusia untuk do good for the public, tapi memang itu kembali juga ke Bapak Ibu sekalian," kata Menkes Budi dalam rapat kerja lanjutan bersama Komisi IX DPR RI di gedung MPR/DPR RI, Rabu (13/1/2021).

Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pernyataan Ribka Tjiptaning yang menolak divaksin merupakan pendapat pribadi. Dia menegaskan pernyataan Ribka Tjiptaning bukan sikap PDIP.

Kendati demikian, Hasto menilai apa yang diungkapkan Ribka Tjiptaning selaku anggota Komisi IX DPR RI merupakan kritik terhadap komersialisasi kesehatan. Hasto menilai pelayanan kesehatan penting untuk masyarakat tanpa pandang bulu.

"Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang tampak dari pelayanan PCR, di dalam praktik dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat, sedangkan bagi rakyat kecil sering kali harus menunggu 3-10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning. Sebab, pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2