Langgar Aturan PSBB Ketat, 1 Kantor-3 Restoran di DKI Ditutup Sementara

Rahmat Fathan - detikNews
Rabu, 13 Jan 2021 14:46 WIB
Poster
Ilustrasi penerapan PSBB ketat di DKI Jakarta (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat berlaku di DKI Jakarta mulai pekan ini. Ada satu kantor dan tiga restoran yang ditutup selama 3x24 jam karena melanggar aturan PSBB ketat.

"Kantor juga sudah didatangi, ada 591 kantor. Kemudian yang patuh disiplin ada 585, yang dapat teguran ada lima," ujar Kepala Satpol PP DKI Arifin saat berbincang dengan detikcom, Rabu (13/1/2021).

"Kemudian (kantor) yang ditutup, penghentian sementara 3x24 jam ada satu tempat," ucap dia melanjutkan.

Selain melakukan pengawasan di perkantoran, Satpol PP DKI mendatangi restoran-restoran. Menurut Arifin, dalam dua hari pemberlakuan PSBB ketat pihaknya telah mendatangi 633 restoran.

"Restoran itu sudah kita lakukan pengawasan sebanyak 633. Yang ditindak ada, teguran tertulis enam. Kemudian penghentian sementara ada tiga," ungkap Arifin.

Seperti diketahui, PSBB ketat di DKI mulai berlaku sejak Senin (11/1/2021). Selama PSBB ketat, ada aktivitas yang diatur dengan syarat pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Berikut 10 aktivitas yang diatur:

1. Tempat kerja atau perkantoran pemerintah, BUMN, BUMD, maupun swasta melakukan 75% work from home;
2. Kegiatan sektor esensial seperti sektor energi, komunikasi, IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan objek vital nasional. Selain itu, pasar, swalayan, supermarket bisa bisa berjalan 100% dengan prokes ketat;
3. Kegiatan konstruksi bisa berjalan 100% dengan prokes ketat;
4. Kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara jarak jauh;
5. Kegiatan restoran hanya boleh menerima dine-in sampai pukul 19.00 WIB dengan kapasitas 25%. Namun, boleh take away 24 jam atau sesuai jam operasional;
6. Kegiatan pusat perbelanjaan jam operasional sampai pukul 19.00 WIB;
7. Kegiatan peribadatan tetap diberi batasan kapasitas 50%;
8. Kegiatan fasilitas kesehatan bisa tetap berjalan 100% dengan protokol kesehatan;
9. Kegiatan area publik di fasilitas umum dan semua kegiatan sosial budaya sementara ini dihentikan;
10. Kegiatan pada moda transportasi: kendaraan umum maksimal 50%, dan ojek online/pangkalan dibolehkan dengan syarat penerapan protokol kesehatan.

(zak/zak)