Kokos Jiang Terpidana Korupsi Rp 477 Miliar Ajukan PK, Ini Kata Ahli Pidana

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 13 Jan 2021 10:35 WIB
Kokos Jiang (dok ist)
Kokos Jiang (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta - Koruptor kasus batu bara Rp 477 miliar, Kokos Jiang alias Kokos Leo, mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan 4 tahun penjara atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Menurut ahli pidana Suparji Ahmad, PK ini sangat menarik karena Kokos sempat bebas di tingkat pertama.

"Kasus ini sangat menarik, karena berhasil diputus bebas di pengadilan tingkat pertama dan apresiasi kepada kejaksaan yang telah mengajukan kasasi dan terdakwa divonis dinyatakan bersalah oleh MA dengan pidana penjara 4 tahun," kata Suparji saat dihubungi detikcom, Rabu (13/1/2021).

Menurut Suparji, pengajuan PK merupakan hak terpidana yang dijamin oleh undang-undang dengan syarat ada novum. Apabila di dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya.

"Mendasarkan persyaratan pengajuan PK tersebut, tidak mudah bagi terpidana untuk memenuhinya atau membuktikan, karena tentunya jaksa sudah cermat dalam mengajukan memori kasasi dan hakim kasasi sudah membuat pertimbangan dan putusan berdasarkan hukum yang berlaku secara baik dan benar," beber Suparji.

Meski demikian, kata Suparji, semua kemungkinan bisa terjadi di PK sehingga sangat menarik dilihat hasil akhir PK yang diajukan Kokos Jiang tersebut.

"Dengan demikian, dalam PK tidak mudah untuk kembali pada putusan di tingkat pertama atau akan terjadi 'sunatan' terhadap putusan kasasi. Namun tetap harus dihargai dan menarik untuk ditunggu perjalanan kasusnya," cetus Suparji.

Sebagaimana diketahui, Kokos selaku Direktur Utama PT Tansri Madjid Energi (PT TME) dan selaku Kuasa dari Andi Ferdian sebagai Direktur PT Tansri Madjid Energi (PT TME) bersama-sama Khairil Wahyuni selaku Direktur Utama PT PLN Batubara mengatur dan mengarahkan untuk membuat nota kesepahaman dan kerja sama Operasi Pengusahaan Penambangan Batu Bara agar diberikan kepada Kokos.

Kokos sebelumnya sempat divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun jaksa mengajukan kasasi dan menganulir vonis bebas Pengadilan Tipikor Jakarta. Kemudian, pada tingkat kasasi, Kokos dihukum 4 tahun penjara dan Rp 200 juta dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp 477 miliar.

"Kalau tidak salah dua bulan yang lalu (Kokos) mengajukan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Siswanto, kepada wartawan, Selasa (12/1) kemarin. (asp/gbr)