Rapat Bareng BKSAP DPR, Kemlu Beberkan Prioritas Diplomasi RI di 2021

Erika Dyah Fitriani - detikNews
Selasa, 12 Jan 2021 23:23 WIB
Kemlu
Foto: Dok. Kemlu
Jakarta -

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menerangkan platform diplomasi parlemen, dalam hal ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD), memiliki banyak ruang untuk mendukung diplomasi Indonesia.

Dalam rapat koordinasi pembahasan proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia tahun 2021 di Tangerang, Banten itu, Fadli menambahkan, BKSAP memiliki Panitia Kerja (Panja) berfokus pada Sustainable Development Goals (SDGs) dan Indo-Pasifik, sesuai dengan kepentingan luar negeri Indonesia.

"Dari sisi parlemen, ini akan komplementer bergerak mendukung pemerintah. Dan pada tahun ini, DPR akan mendukung diplomasi pemerintah juga dengan menjadi tuan rumah pertemuan di Indonesia, apabila situasi memungkinkan, seperti menjadi tuan rumah Global Parliamentary Forum on SDGs bekerja sama dengan IPU, Meeting of Speakers of Eurasian Parliaments (MSEAP) dan juga Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021).

Wakil Ketua BKSAP yang juga politisi PDI-Perjuangan, Charles Honoris turut menyambut perjanjian koridor perjalanan, atau Travel Corridor Agreement (TCA). Ia berharap Kemlu dapat mengkomunikasikan negara-negara yang sedang menjadi pembahasan berikutnya mengenai TCA.

"Sehingga kami dapat mendukung secara hubungan antarparlemen dengan melobi parlemen negara terkait," ungkap Charles.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana Putu yang juga Anggota Komisi X DPR RI menyambut baik adanya TCA.

"Keberadaan TCA dapat memperdalam penetrasi ekonomi kawasan wisata dan juga menjadi momentum untuk mengurangi quantity tourism tetapi jadi quality tourism," terang Putu.

Politisi Partai Demokrat itu berharap pertemuan reguler serupa dapat terus dilakukan. Ia menambahkan, BKSAP mendukung diplomasi pemerintah dengan bersifat lintas fraksi dan lintas komisi untuk memungkinkan segala isu dapat didiskusikan.

Pada kesempatan ini Putu juga menyoroti isu ekonomi kreatif, mengingat Indonesia memiliki produk budaya Indonesia yang luar biasa. Putu berharap dalam kerja sama ekonomi kreatif, hal-hal terkait transfer ilmu, desain, produk dan lainnya dapat menjadi penekanan diplomasi agar dapat berdampak kepada masyarakat.

Sementara itu Wakil Ketua BKSAP Achmad Hafizs Tohir (F-PAN) menyinggung tentang kerja sama bilateral. Menurutnya, peningkatan kerja sama ini membuat diplomasi Indonesia perlu lebih jeli dalam menangkap dan menggali peluang kerja sama internasional dan bilateral.

Berbeda fokus dengan Achmad, Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera memberikan masukan terkait peluang memaksimalkan diaspora Indonesia dalam hal status kewarganegaraan dengan usulan dwi-kewarganegaraan. Politisi F-PKS itu menyoroti eksistensi Indo-Aid dan mekanisme teknis yang diperlukan dalam upaya pemberian bantuan dan bagaimana parlemen dapat berkontribusi.

"Selain itu, kita memiliki Bali Democracy Forum (BDF) dan akan sangat menarik apabila DPR dilibatkan di BDF," harap Mardani.

Wamenlu Mahendra Siregar yang hadir pada rapat koordinasi ini turut menyampaikan sejumlah capaian kebijakan luar negeri Indonesia pada 2020. Ia juga menjelaskan situasi pemfokusan ulang atau refocusing diplomasi berdasar situasi pandemi COVID-19, serta proyeksi prioritas kebijakan LN Indonesia pada 2021.

Mahendra menyampaikan sedikitnya ada lima prioritas diplomasi pada tahun 2021 seiring dengan situasi pandemi yang belum berakhir. Pertama adalah penguatan national health security, khususnya dalam konteks realisasi komitmen vaksin, pembangunan industri kesehatan nasional, kerja sama pengembangan riset dan teknologi, hingga sistem dan mekanisme menghadapi pandemi. Mahendra menyampaikan prioritas ini akan menjadi agenda di setiap lapisan.

"Tidak hanya multilateral tetapi juga bilateral, policy-making level, resolution-making level, business to business dan lainnya. Dalam Diplomasi Vaksin, selain multilateral melalui GAVI dan COVAX, Indonesia saat ini juga berada di tahap final perjanjian bilateral dengan AstraZeneca, melengkapi hadirnya vaksin Sinovac yang sudah ada di Indonesia. Vaksin-vaksin lainnya tengah diupayakan melalui mekanisme GAVI atau COVAX," kata Mahendra.

Kedua adalah pemulihan ekonomi berkelanjutan. Mantan Duta Besar (Dubes) untuk Amerika Serikat ini menjelaskan fokus prioritas ini antara lain memperluas inbound investment, akses pasar dan integrasi ekonomi, hilirisasi industri nasional, kerja sama dengan World Economic Forum (WEF), Troika G20 hingga kerja sama ekonomi digital dan kreatif, serta menangani hambatan perdagangan.

"Kita juga sudah memiliki kerja sama koridor perjalanan dengan Persatuan Emirat Arab, Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Ke depan, ASEAN secara keseluruhan tengah dalam pendalaman, dan juga Turki," jelas Mahendra.

Ketiga adalah pembangunan Satu Data Indonesia serta pemutakhiran data WNI guna memperkuat sistem perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI). Keempat adalah kontribusi pada isu kawasan dan dunia. Mahendra mengatakan hal ini diprioritaskan mengingat Indonesia juga menjadi anggota UN ECOSOC.

"Dalam isu-isu bilateral, Indonesia juga akan fokus pada isu Rohingya, perdamaian Afghanistan maupun Palestina. Khusus Palestina, kami tegaskan posisi Indonesia sejauh ini tidak berubah terkait ramainya isu akan dibukanya hubungan dengan Israel," tandasnya.

Kelima atau terakhir adalah prioritas untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah. Salah satunya dengan mengintensifkan perundingan batas darat dan maritim serta menegaskan klaim kedaulatan oleh pihak manapun harus sesuai dengan hukum internasional.

Sebagai tambahan, dalam rapat koordinasi ini disampaikan juga sejumlah pandangan dari Kapoksi mengenai pentingnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tak hanya itu dibahas juga mengenai cara Kemlu untuk dapat berperan maksimal terkait perlindungan dan juga proses pemulangan yang lebih cepat bagi PMI yang terdeportasi.

(akn/ega)