Pemprov DKI Mulai Salurkan Bantuan Tunai bagi Warga Terdampak COVID

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Selasa, 12 Jan 2021 21:46 WIB
Pemprov DKI Mulai Salurkan Bantuan Tunai Bagi Warga Terdampak COVID
Warga DKI mulai terima bantuan sosial tunai hari ini. (Foto: dok. istimewa)
Jakarta - Bantuan sosial tunai (BST) bagi masyarakat terdampak COVID-19 di DKI Jakarta mulai disalurkan. Besaran BST tersebut Rp 300 ribu per kepala keluarga bisa diambil melalui Bank DKI.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini mengatakan penyaluran bantuan sosial tunai mulai dilakukan hari ini, Selasa (12/1). Dana bansos itu akan disalurkan selama Januari hingga April 2021.

"Besaran BST DKI Jakarta Rp 300 ribu per bulannya yang diberikan selama empat bulan, mulai dari Januari hingga April 2021," ujar Herry melalui keterangan tertulis.

Herry mengatakan jumlah penerima BST di DKI pada Januari 2021 sebanyak 1.055.216. Lokasi penyaluran tersebar di 160 titik di seluruh Jakarta.

Herry menjelaskan setiap harinya Bank DKI hanya akan melayani 500 penerima BST saja. Hal itu bertujuan menjaga protokol kesehatan agar tidak terjadi kerumunan.

Penerima BST akan menerima undangan mengambil bantuan. Undangan akan diberikan paling lambat H-1.

Secara terpisah, Wagub DKI Jakarta mengatakan ada pembagian data antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI dalam menyalurkan bantuan. Untuk Kementerian Sosial dapat diambil di Kantor Pos, sedangkan dari Pemprov DKI diambil di Bank DKI.

"Diterima langsung oleh warga dalam bentuk uang tunai yang jadi tanggung jawab dari Pemprov melalui bank DKI, yang jadi tanggung jawab dari Kemsos melalui PT Pos dan Bank-bank BUMN," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/1/2021).

Riza mengatakan Kemensos menyalurkan bantuan sosial tunai bagi warga DKI sebanyak 750 ribu KK. Pemprov DKI terus melakukan pembaruan data.

"Jadi penerima bansos kan ada yang disalurkan melalui pemprov ada yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Disepakati yang jadi tanggung jawab Kemsos itu 750 ribu, sisanya menjadi tanggung jawab Pemprov. Besaran (datanya) itu sangat bergantung, sangat dinamis, semua dalam proses cleansing, perbaikan dan pembersihan, dan datanya kami sepakat dengan Kementerian Sosial, dengan Ibu Risma tiap minggu akan di-update terus. Terjadi perubahan kita akan sesuaikan umpamanya ada yang meninggal dan sebagainya, yang berhak, tidak berhak silakan warga menyampaikan kepada kami terkait masalah pendataan," tutur Riza. (man/ibh)