Cegah Korupsi Bansos, Risma Perintahkan Jajaran Tindaklanjuti Temuan KPK

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 11 Jan 2021 15:33 WIB
Mensos Risma
Mensos Risma ke KPK (Farih Maulana Sidik/detikcom)
Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemui pimpinan serta kedeputian pencegahan dan monitoring KPK. Risma berkonsultasi dengan KPK untuk mencegah terjadinya korupsi dalam berbagai program bantuan Kementerian Sosial (Kemensos).

Risma menyebut, sebelum menjadi Mensos pengganti Juliari P Batubara, dirinya memang telah mendapat rekomendasi dari KPK terkait pengelolaan bantuan di Kemensos. Lalu akhirnya dia memerintahkan jajarannya menindaklanjuti temuan KPK tersebut.

"Dan saya baru komunikasi dengan Pak Deputi (Pahala Nainggolan), setelah itu saya mendapatkan surat itu dan kemudian saya sudah memerintahkan menindaklanjuti apa-apa yang menjadi temuan dari KPK untuk pencegahan dan ini sudah kita lakukan terus," kata Risma di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Selain dengan KPK, Risma mengungkap bahwa Kemensos juga telah bersurat ke Kejaksaan Agung, Mabes Polri, hingga Universitas Indonesia. Hal itu dilakukan Risma untuk meminta bantuan agar proses pelaksanaan program bantuan Kemensos dapat berjalan baik.

"Sehingga kami berharap, kami juga dibantu untuk menghindari, dan memperbaiki mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan," ujar Risma.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut koordinasi KPK dengan Risma untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di Tanah Air. Dia ingin program-program pengentasan masalah sosial tepat sasaran dan tak menimbulkan masalah baru.

"Beliau intinya berkonsultasi ke KPK bagaimana memastikan agar sasaran-sasaran yang menjadi program Kemensos untuk pengentasan masalah-masalah sosial, baik masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kesehatan dan lain-lain, itu pertama tepat sasaran," kata Ghufron.

Ghufron mengatakan selama ini data yang dipakai Kemensos untuk program bantuan masyarakat miskin tak akurat. Sebab, data yang dipakai berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.

"Namun kita ketahui juga bahwa ternyata sasaran-sasaran yang memiliki masalah sosial tidak semuanya memiliki KTP ataupun NIK. Oleh karena itu perlu kemudian menjangkau kepada sasaran-sasaran yang lebih luas yang memiliki masalah-masalah sosial tersebut," ucapnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2