BPOM Setujui Vaksin Corona, Waka DPR Minta Pemerintah Perhatikan Batasan Medis

Vaksin Corona buatan Sinovac telah disetujui penggunaannya oleh BPOM. Meski begitu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah berhati-hati dan melakukan sosialisasi lebih banyak terkait vaksin Corona.

"Ya kita minta pemerintah lebih melakukan sosialisasi dan kehati-hatian. Bagi yang masih ragu, dia bisa kemudian mencermati lebih dulu sebelum kemudian melakukan vaksinasi," kata Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Dasco menilai DPR RI sudah lama mendorong pemerintah agar memastikan izin edar vaksin COVID-19, khususnya izin edar dari BPOM.

"Ya kami memang sudah meminta dari jauh-jauh hari bahwa vaksin yang akan diedarkan dan disuntikkan kepada masyarakat itu harus melalui uji kelaikan di BPOM." kata Dasco.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Menurut Dasco, Vaksin COVID-19 yang sudah ada saat ini tetap memiliki batasan tertentu. Oleh sebab itu, ia mendorong agar hal tersebut diwaspadai.

"Dalam vaksin tersebut juga ada batasan-batasan yang secara medis mana yang boleh mana yang tidak boleh. Nah, itu kita akan minta pantau ke seluruh daerah untuk melakukan penyelidikan batas-batas atau parameter-parameter itu. Harus dipatuhi. Kan ada yang kemudian umur, penyakit bawaan yang nggak boleh, begitu itu tetap harus diwaspadai," ujarnya.

Sebelumnya, BPOM telah menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Hal itu mengingat situasi pandemi belum menunjukkan penurunan.

"Memperhatikan kondisi tersebut dan merespons kebutuhan percepatan penangan COVID-19, Badan POM mengambil langkah kebijakan dengan menerapkan emergency use authorization atau persetujuan penggunaan dalam kondisi kedaruratan untuk vaksin COVID-19. Penerapan emergency use authorization ini dilakukan oleh semua otoritas regulatori obat di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam jumpa pers, Senin (11/1).