Jakarta PSBB Ketat, Kasatpol Ingatkan PKL Tak Patuh Prokes Bisa Dibubarkan

Jakarta -

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat di DKI Jakarta mulai berlaku hari ini hingga dua pekan ke depan. Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan protokol kesehatan (prokes).

"Yang ditugaskan (untuk mengawasi penerapan prokes) dari kami jumlahnya hampir 2 ribu personel," ujar Arifin kepada wartawan, Senin (11/1/2021).

Dalam kesempatan itu, Arifin juga mengingatkan para pedagang kaki lima (PKL) senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Dia juga mengingatkan ada sanksi apabila para pedagang abai terhadap protokol kesehatan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apabila melanggar, sesuai dengan sanksinya di situ ada teguran tertulis, kan gitu. Bahkan ada pembubaran atau penghentian sementara," katanya.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19. Aturan tersebut meminta para PKL menggunakan masker dan sarung tangan saat berjualan. PKL juga diminta menyediakan hand sanitizer dan mematuhi jam operasional selama PSBB ketat.

"Ya tentu sekali lagi, kalau PKL didatengin satu-satu, pasti tidak terjangkau, tapi kita yang pertama dengan Pergub ini untuk disosialisasikan agar seluruh masyarakat mengetahui, termasuk sektor informal PKL, di mana dalam pergub-nya ada protokol kesehatan, secara sampling tetap kita akan lakukan pengawasan, semua pedagang yang ada harus patuh pada protokol kesehatan," ucapnya.

Selain itu, Satpol PP DKI melakukan pengawasan di restoran, perkantoran, hingga pusat perbelanjaan. Hal itu dilakukan apakah masyarakat sudah mematuhi protokol kesehatan atau belum, seperti menggunakan masker.

"Pengawasan pertama masker pada pagi hari, perkantoran pagi menjelang siang, pengawasan terhadap restoran jam makan dan jam makan sore menjelang malam. Pengawasan masker kantor, restoran dan rumah makan sejenisnya. Termasuk pusat perbelanjaan," ujar Arifin.

Apa saja aktivitas yang dibatasi selama PSBB ketat berlaku di DKI? Simak di halaman berikutnya.

Diketahui, ada 10 aktivitas yang diatur dengan syarat pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Aktivitas tersebut dari mulai tempat kerja, tempat ibadah, hingga transportasi umum.

1. Tempat kerja atau perkantoran pemerintah, BUMN, BUMD, maupun swasta melakukan 75% work from home;
2. Kegiatan sektor esensial seperti sektor energi, komunikasi, IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan objek vital nasional. Selain itu, pasar, swalayan, supermarket bisa bisa berjalan 100% dengan prokes ketat;
3. Kegiatan konstruksi bisa berjalan 100% dengan prokes ketat;
4. Kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara jarak jauh;
5. Kegiatan restoran hanya boleh menerima dine-in sampai pukul 19.00 WIB dengan kapasitas 25%. Namun, boleh take away 24 jam atau sesuai jam operasional;
6. Kegiatan pusat perbelanjaan jam operasional sampai pukul 19.00 WIB;
7. Kegiatan peribadatan tetap diberi batasan kapasitas 50%;
8. Kegiatan fasilitas kesehatan bisa tetap berjalan 100% dengan protokol kesehatan;
9. Kegiatan area publik di fasilitas umum dan semua kegiatan sosial budaya sementara ini dihentikan;
10. Kegiatan pada moda transportasi: kendaraan umum maksimal 50%, dan ojek online/pangkalan dibolehkan dengan syarat penerapan protokol kesehatan.