PKS Duga Massa Demo Orang Suruhan, Kemensos Mengaku Tak Tahu

Aksi di depan Kemensos. — Massa yang Unjuk Rasa di Kemensos (Adhyasta Dirgantara/detikcom)

Jakarta -

Kementerian Sosial (Kemensos) menanggapi PKS yang menduga massa demo terkait dirjen Kemensos tak mendukung Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) merupakan massa suruhan. Kemensos menyebut tidak tahu terkait kebenaran dugaan PKS tersebut.

"Iya kita tidak tahu soal itu," ujar Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kemensos Herman Koswara saat ditemui detikcom, Kamis (7/1/2021).

Herman mengaku pihaknya tidak bisa memastikan apakah unjuk rasa yang terjadi di depan Kemensos pada Rabu (6/1) siang dihadiri massa suruhan atau bukan. Yang pasti, katanya, Kemensos menerima siapa pun yang melakukan unjuk rasa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau unjuk rasa nggak tahu ya apakah itu yang unjuk rasa itu suruhannya atau apa, kita tidak tahu itu. Yang jelas kita Kementerian Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya kan harus menerima siapa pun yang unjuk rasa," terangnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Selain itu, Herman menyebut unjuk rasa adalah bagian dari aspirasi. Untuk dugaan lain, dirinya mengatakan hanya waktu yang bisa menjawab.

"Itu sebagai bagian dari pada aspirasi. Kalau persoalan lain itu kan tidak tahu kan ya, waktu aja yang hanya bisa," tandas Herman.

Seperti diketahui, Kemensos didemo oleh sejumlah massa yang meminta setiap pejabat Kemensos untuk mengikuti kebijakan Mensos Risma. Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menduga pendemo yang beraksi di depan Kemensos itu merupakan massa suruhan.

"Aneh kenapa para pendemo sampai lebih tahu dari dewan (DPR) bahwa para dirjen tidak sepakat dengan menteri (Mensos Risma)," kata Bukhori saat dihubungi, Rabu (6/1).

Bukhori heran dirinya tidak lebih tahu dari para pendemo yang beraksi di depan Kemensos. Dia pun menduga massa yang demo sebagai massa suruhan.

"Karena itu saya menduga itu hanya pendemo suruhan," ucapnya.

Ketua DPP PKS itu pun tidak ingin menanggapi lebih jauh terkait isu tersebut. Menurutnya, jika persoalan dirjen itu benar, bisa diselesaikan secara internal Kemensos.

"Karena massa suruhan biar diselesaikan internal mereka," imbuhnya.