PDIP DKI soal Pembatasan Baru: Pemprov Harus Maksimal Awasi Prokes

Matius Alfons - detikNews
Kamis, 07 Jan 2021 07:53 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.
Foto: dok. DPRD DKI Jakarta

Kemudian, Gembong meminta agar Pemprov DKI Jakarta harus lebih maksimal dalam penanganan protokol kesehatan. Tak hanya itu, penerapan sanksi juga harus lebih tegas dan konsisten untuk diberlakukan.

"Ini menuntut Pemprov untuk lebih maksimal dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan, warga Ibu Kota juga dituntut untuk tetap patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Ya (sanksi) harus lebih tegas dan konsisten, sebab payung hukumnya sudah ada yakni Perda nomor 2/2020 tentang penanggulangan COVID-19," ujar Gembong.

Seperti diketahui, pemerintah membuat kriteria pembatasan kegiatan masyarakat. Daerah-daerah yang masuk kriteria tersebut wajib melakukan pembatasan kegiatan, terutama daerah di Pulau Jawa dan Bali.

Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional ataupun 3%
- tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82%
- tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu 14%
- tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi yang di atas 70%

"Penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di provinsi Jawa Bali, karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi seluruh parameter yang ditetapkan," ujar Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers pada Rabu (6/1/2021).

Airlangga mencontohkan, di Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta hingga Yogyakarta memenuhi kriteria pembatasan tersebut. Di DKI Jakarta, keterisian tempat tidur sudah mencapai di atas 70 persen. Kemudian, di Yogyakarta, jumlah kasus aktif sudah di atas rata-rata nasional.

"DKI Jakarta bed occupancy rate-nya di atas 70%, untuk Banten bed occupancy rate di atas 70 persen, kasus aktif di atas nasional, kesembuhan di bawah nasional, kemudian Jawa Barat bed occupancy rate di atas 70%, Jawa Tengah bed occupancy rate di atas 70%, kasus aktif di atas nasional, kemudian kesembuhan di bawah nasional. Yogyakarta bed occupancy rate di atas 70%, kasus aktif di atas nasional, kemudian kesembuhan di bawah nasional, kemudian Jawa Timur bed occupancy rate di atas 70%, kemudian tingkat kematian juga di atas nasional," papar dia.


(maa/aud)