.webp)
Vaksinasi perdana virus Corona (COVID-19) akan digelar pada 13 Januari 2021. Anggota DPR mewanti-wanti agar pemberian vaksin dilakukan secara aman dan transparan.
Menkes Budi Gunadi Sadikin (BGS) sebelumnya telah mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang pertama yang divaksin.
"Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan (13/1) di Jakarta oleh Bapak Presiden," ujar BGS dalam keterangan tertulis dari Puspen Kemendagri, Selasa (5/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BGS berharap kepala daerah turun untuk melihat proses vaksinasi yang dilakukan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penyuntikan vaksin rencananya akan dilakukan perdana pada 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 provinsi.
Hal ini bertujuan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap, yang diawali oleh tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan key leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.
Menindaklanjuti pemberian vaksin ini, sejumlah anggota Dewan di Senayan angkat suara. Mereka meminta pemerintah transparan menyampaikan informasi seputar uji klinis vaksin demi mencegah informasi yang tidak benar tentang vaksin.
Berikut ini peringatan dari sejumlah anggota DPR soal vaksinasi Corona.
PPP Minta Pemerintah Transparan soal Uji Klinis
PPP meminta pemerintah untuk menjabarkan informasi terkait uji klinis terhadap produk vaksin ke masyarakat.
"Perlunya mengedepankan informasi yang transparan terkait dengan seluruh proses uji klinis yang telah dilakukan terhadap produk vaksin yang bersangkutan, terutama Sinovac," ujar Sekjen PPP Arsul Sani lewat pesan singkat, Selasa (5/1/2021).
Selain itu, pemerintah dinilai perlu mengungkap hasil uji klinis produk-produk vaksin lainnya yang dilakukan di negara lain. Hal ini guna mencegah tersebarnya informasi yang tidak benar terkait vaksinasi.
Ia khawatir akan adanya berita menyesatkan soal vaksinasi sehingga masyarakat khawatir divaksin. Untuk itu, Arsul meminta pemerintah meracik strategi sosialisasi
"PPP meminta agar jajaran pemerintahan terkait di bawah Satgas penangan COVID-19 menyusun strategi komunikasi dan informasi yang baik dan terkoordinasi. Jangan masing-masing institusi terkait memberikan keterangan sendiri-sendiri, apalagi berbantahan," sebut Arsul.
PKB Minta Hoax Vaksin Tak Aman Disetop
PKB meminta semua pihak tidak menyebarkan berita bohong terkait vaksin Corona.
"Hentikan berita hoax bahwa vaksin tidak aman, efeknya gawat dan merusak organ dan lain-lain. Jika uji klinis dan izin edar sudah keluar dari lembaga yang berwenang berarti sudah aman," ujar Waketum PKB Jazilul Fawaid lewat pesan singkat, Selasa (5/1/2021).
Pemerintah kini tinggal menunggu hasil uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac keluar. Jika aman, BPOM akan mengeluarkan izin edarnya sehingga vaksinasi dapat berjalan.
Jazilul menyebut warga patut bangga karena Presiden Jokowi akan menjadi orang pertama yang divaksin.
Jazilul mewanti-wanti Kementerian Kesehatan untuk melakukan vaksinasi sesuai data dan tahapan. Selanjutnya, ia meminta setiap kepala daerah turun tangan mengawasi proses vaksinasi nanti.
Komisi IX DPR: Perlu Tunggu Izin BPOM
Komisi IX DPR RI mewanti-wanti perlunya menunggu surat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah, satu jelas harus menunggu surat izin penggunaan vaksin oleh Badan POM karena sampai sekarang surat izin itu belum keluar," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh kepada detikcom, Selasa (5/1/2021).
Nihayatul mengungkapkan, vaksin Corona tidak boleh disuntikkan ke masyarakat jika surat izin dari BPOM belum didapatkan. Selain itu, vaksin yang digunakan harus dipastikan lulus uji klinis tahap ketiga.
Nihayatul pun mengaku mendapatkan informasi uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac akan selesai pada 8 Januari 2021.
