KPK menjawab kritik Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai pelantikan 38 pejabat baru sebagai penyalahgunaan kewenangan pimpinan. KPK memastikan landasan hukum pelantikan itu telah memperhatikan sejumlah aspek.
"Kami memastikan bahwa dasar penyusunan Perkom (Peraturan Komisi) tersebut telah memperhatikan beberapa aspek landasan hukumnya di antaranya adalah UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Rabu (6/1/2021).
Ali juga menyebut penyusunan Perkom Nomor 7 Tahun 2020 telah melalui prosedur panjang. Termasuk, kata dia, di antaranya harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
"Perlu juga kami sampaikan bahwa saya kira ada beberapa pihak yang salah dalam memahami struktur ini sehingga tidak tepat kalau dikatakan gemuk dan berlemak," ujar Ali.
Menurut Ali, struktur baru KPK kali ini sebagian besar hanya perubahan nama-nama nomenklatur saja. Dia memastikan bahwa penataan ulang organisasi KPK tidak banyak menambah struktur.
"Dalam penataan ulang organisasi melalui Peraturan Komisi (Perkom) No 7 Tahun 2020, KPK hanya menambah total 7 posisi jabatan baru. Terdiri dari 6 pejabat struktural, yaitu 1 pejabat eselon 1 dan 5 pejabat setara eselon 3, serta 1 pejabat non-struktural, yaitu staf khusus," jelasnya.
Ali menyebut penambahan itu dilakukan setelah memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, jabatan lama yang dihapus, dan penggantian nama jabatan, baik pada kedeputian maupun kesekjenan.
"Di tingkat eselon 1 terdapat penambahan 2 nama jabatan namun ada penghapusan 1 jabatan lama, yaitu deputi PIPM. Di tingkat eselon 2 terdapat penambahan 11 jabatan baru, namun juga penghapusan 11 jabatan lama," katanya.
"Sedangkan di tingkat eselon 3 terdapat penambahan 8 nama jabatan baru dan penghapusan 3 jabatan lama," sambungnya.
Ali mengatakan penambahan 2 nama jabatan baru pada eselon 1, yaitu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi dan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Menurut Ali, penambahan 2 kedeputian itu dalam rangka merespon amanat Pasal 6 huruf b dan d terkait pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, dan e UU KPK.
Diberitakan sebelumnya, ICW menilai pelantikan puluhan pejabat baru ini sebagai penyalahgunaan kewenangan pimpinan KPK. Sebab, landasan hukum dalam melantik puluhan pejabat baru tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola KPK.
"Kebijakan untuk melantik puluhan pejabat KPK itu juga dapat dinilai sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan. Hal itu dikarenakan landasan hukum yang dijadikan dasar pelantikan bermasalah," kata peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Selasa (5/1).
Kurnia menyebut bahwa tindak lanjut dari Perkom tersebut diyakini akan memiliki implikasi serius pada beberapa aspek penting. Menurutnya, pelantikan pejabat baru ini dapat dipandang sebagai upaya dari pimpinan untuk semakin mengikis independensi KPK.
Siapa saja pejabat yang dilantik ini?
