.webp)
Topik pergantian pucuk pimpinan Polri semakin santer dibahas usai Kapolri Jenderal Idham Azis mengirimkan surat permohonan penunjukan pengganti dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu lain pun muncul, di mana pergantian Kapolri dilakukan sepakat dengan Wakapolri.
"Saat ini ada gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan untuk membuat satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri, yakni menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri pengganti Idham Azis, dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy," Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021).
Pantauan IPW, gagasan paket Gatot Kapolri-Sigit Wakapolri semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi, menjelang penyerahan nama calon Kapolri ke DPR. IPW sendiri meyakini Wanjakti Polri telah menyampaikan usulan nama-nama calon Kapolri kepada Presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Diperkirakan usulan nama calon Kapolri itu sudah disampaikan Wanjakti Polri. Sementara usulan nama dari Kompolnas diperkirakan baru diserahkan pada Jumat 8 Januari 2021," ucap Neta.
Neta memprediksi penyerahan satu nama calon Kapolri dari Jokowi ke DPR akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, Idham Azis akan pensiun pada 25 Januari 2021 mendatang.
"Setelah mendapat usulan nama-nama calon Kapolri, Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin 11 Januari 2021 diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021," terang Neta.
Lebih jauh, Neta menuturkan bahwa di lingkungan Istana Kepresidenan saat ini memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 1988 dan junior Akpol 1991. Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis, gegitu juga untuk posisi Wakapolri.
"Dengan demikian, pada periode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua Kapolri lagi. Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023. Kedua, Kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026. Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan," papar Neta.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang. Sehingga Kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut.
"Presiden harus memilih figur Kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya," sebut Neta.
"Selain itu figur yang dekat dengan tokoh tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. Sehingga keberadaan Kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," pungkasnya.
