Jakarta -
Semenjak dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini gencar melakukan blusukan di Jakarta. Aksi Risma demi memetakan masalah sosial ini menyedot perhatian Dewan.
Terbaru pada Senin (4/1/2021), Risma menemui gelandangan dan pemulung di kawasan Sudirman-Thamrin dan Pasar Baru, Jakarta Pusat.
Kala perdana bertugas di Jakarta, Risma blusukan ke bantaran Kali Ciliwung yang berada di belakang Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu pada Rabu 30 Desember 2020, Risma blusukan lagi menemui sekelompok warga yang tinggal di bawah tol Gedong Panjang, Pluit, Jakarta Utara.
Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kementerian Sosial (Kemensos), Herman Kuswara, mengungkapkan alasan Risma rajin blusukan di Jakarta.
Menurut Herman, Risma ingin melakukan pemetaan permasalahan sosial.
"Yang pertama ingin melakukan pemetaan permasalahan-permasalahan sosial yang aktual dan faktual. Sehingga ibu istilahnya dengan blusukan, melihat beberapa titik itu sebetulnya ingin memotret sejauh mana permasalahan-permasalahan sosial yang ada dan berkembang saat ini, yang memiliki urgensi untuk segera ditangani kan itu," kata Herman saat dihubungi detikcom.
Rangkaian blusukan Risma disorot sejumlah anggota DPR di Senayan. Mereka ada yang mendukung aksi blusukan Risma, namun ada pula anggota Dewan yang mengkritik Risma.
Berikut sorotan Senayan terhadap aksi blusukan Risma:
Golkar: Risma Harus Berbagi Peran dengan Pemda
Ketua DPP Partai Golkar Ace Syadzily Hasan menyebut blusukan Risma merupakan gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Kalau blusukan memang sudah dicontohkan oleh gaya kepemimpinannya Presiden Jokowi," kata Ace.
Ace menilai sudah seharusnya pembantu Presiden mengikuti gaya kepemimpinan Jokowi. Terlebih, menurutnya, permasalahan sosial membutuhkan pendekatan yang humanis.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu juga menilai Mensos harus sering turun langsung ke lapangan. Sebab, tugas utama Mensos adalah memberikan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Kendati demikian, Ace mengatakan tugas pelayanan sosial harus dibagi dengan peran pemerintah daerah (Pemda). Menurut Ace, permasalahan sosial juga merupakan tugas Dinas Sosial Pemda.
"Namun tentu harus dapat berbagi peran dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosialnya. Dalam tupoksi, pengelolaan masalah-masalah sosial di masyarakat, ada ranah yang memang menjadi tanggung jawab dinas sosial daerah," katanya.
PKS Sebut Blusukan Risma untuk Pilkada DKI
PKS menilai Mensos Risma kemungkinan mengincar Pilgub DKI mendatang.
"Kapital untuk 2022 Pilkada DKI," kata Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf saat dihubungi, Selasa (5/1/2021). Untuk diketahui, sampai saat ini jadwal pilkada selanjutnya masih dibahas di DPR.
Kembali ke Bukhori, anggota Komisi VIII DPR itu menilai blusukan Risma di DKI sebagai pencitraan semata. Ia mengimbau Risma berhenti melakukan pencitraan.
"Sebaiknya Mensos berhenti melakukan pencitraan," kata Bukhori.
Bukhori meminta Risma segera menjalankan tugas sebagai menteri, bukan sebagai wali kota. Ia juga meminta Mensos Risma membenahi urusan di Kementerian Sosial (Kemensos).
PD: Semoga Bukan Pencitraan Sesaat
Politikus Partai Demokrat (PD) Nanang Samodra berharap kegiatan blusukan Risma bukan hanya pencitraan.
"Semoga kegiatan tersebut tidak dilandasi dengan niat pencitraan sesaat," kata Nanang kepada wartawan, Selasa (5/1/2021)
Anggota Komisi VIII DPR RI itu menilai aksi blusukan Risma akan menjadi tindakan yang bagus apabila dilandasi dengan tujuan melayani masyarakat. Ia berharap aksi blusukan Risma dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Nanang menilai tindakan blusukan Risma seharusnya difokuskan untuk kegiatan pembagian bantuan langsung tunai (BLT).
Nanang meminta masyarakat menunggu lebih lama untuk mengetahui apakah motif Risma melakukan blusukan tulus atau hanya pencitraan belaka.
PKB Minta Risma Lebih Membenahi Internal Kemensos
PKB menilai Risma harus lebih membenahi Kementerian Sosial (Kemensos) daripada sekadar melakukan blusukan di Jakarta.
"Yang harus dilakukan Risma sekarang itu adalah membenahi manajemen Kementerian Sosial. Itu yang lebih penting dari sekadar blusukan," kata Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB KH Maman Imanulhaq kepada wartawan, Selasa (5/1/2021).
Anggota Komisi VIII DPR RI itu mengatakan Risma akan menemukan kekurangan dalam kementeriannya melalui reformasi birokrasi. Ia pun menekankan pentingnya koordinasi mulai dari lingkup internal hingga lintas kementerian guna membenahi permasalahan di Kemensos.
Maman juga mendorong Risma menyusun prioritas terkait birokrasi reformasi yang berkaitan dengan validasi data bantuan sosial (bansos) di Kemensos.
Selain itu, Maman meminta Rismq mencatat setiap persoalan penting yang ditemukannya saat melakukan blusukan. Ia berharap Risma juga bisa membuat solusi yang bersifat menyeluruh.
NasDem: Siapa Pun Harus Tersindir dengan Blusukan Risma
Politikus Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menilai aksi blusukan Risma sebagai hal yang baik.
"Alhamdulillah bagus. Supaya tahu persis penderitaan rakyat," kata Lisda kepada wartawan, Selasa (5/1/2021).
Anggota Komisi VIII DPR RI itu mengatakan seharusnya banyak orang mencontoh aksi blusukan Risma. Ia berharap kegiatan blusukan itu menjadi inspirasi bagi para pejabat.
"Sebenarnya siapa pun harus tersindir, karena Presiden pun sudah mencontohkan. Semoga bisa menjadi inspirasi buat siapapun pejabat," ucapnya.
Menurut Lisda, ada perbedaan jika seorang pejabat tidak turun langsung mengecek kondisi lapangan. Ia juga pernah memberikan saran kepada eks Mensos Juliari Batubara untuk turun langsung dan menginap di rumah rakyat miskin.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
